TEMPO.CO, Jakarta - Plt Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, mengatakan sudah mendapat instruksi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk meneliti plus minus Pilkada langsung mau pun tak langsung.
Ia menyebut riset ini dilakukan agar kebijakan yang lahir terkait Pemilu dapat diterima publik. “Ya memang Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri mendorong dilakukan penelitian yang objektif, riset yang objektif tentang plus minus pilkada langsung, plus minus pilkada tak langsung,” ujar Bahtiar kepada wartawan ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis 5 Desember 2019.
Bahtiar mengatakan kedua metode ini akan diteliti agar objektif dan hasilnya dapat diterima oleh publik. Ia menambahkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar riset ini tak dilakukan oleh pemerintah, melainkan pihak ketiga.
Ia menyebut ada beberapa lembaga riset yang diminta, seperti Survei Kompas, CSIS, LIPI, serta lembaga survei lain yang dianggap kredibel. Hak ini ia sebut dilakukan agar informasi yang didapat akurat, dan mengerucut pada rekomendasi yang tepat.
“Supaya kami punya informasi, rekomendasi yang cukup, apa sih plus minusnya pilkada langsung dan plus minus pilkada tidak langsung,” ucap dia.
Ia menyebut mereka mengecek proses Pemilu langsung, serta dampak-dampaknya. Agar hasil dari demokrasi dapat berkualitas. Baik legislatif mau pun eksekutif. “DPRD berkualitas kalo Pileg. Ada kepala daerah berkualitas. kalo di tingkat nasional ada DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden,” ucap dia.
Bahtiar mengatakan riset ini perlu dilakukan karena yang perbaikan bukan hanya pada sistem Pemilu. Tetapi sistem politik secara keseluruhan. Selain Pemilu, kata dia, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan seperti Partai Politik yang berperan dalam menyuguhkan kader-kader mereka.
