Jokowi Minta BPIP Gunakan Netflix untuk Sebarkan Paham Pancasila

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke  Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang,  Jawa Barat, Jumat, 29 November 2019. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat, 29 November 2019. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyarankan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggunakan layanan Youtube dan Netflix untuk menyebarkan ideologi Pancasila secara masif kepada anak muda.

    "Layanan video, TV, Youtube, Netflix, Iflix. Ini yang harus kita gunakan kalau kita ingin cepat dan tidak keduluan ideologi lain," kata Jokowi dalam Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.

    Selain layanan video, Jokowi juga meminta BPIP membanjiri narasi ideologi Pancasila di media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Snapchat. Ia meminta agar semua kementerian dan lembaga, termasuk BPIP mengerti media apa yang harus digunakan untuk menjangkau 129 juta anak muda Indonesia.

    Cara penyebaran ideologi Pancasila juga bisa dilakukan melalui layanan percakapan online, seperti WhatsApp, Telegram, Line, Kakao Talks. BPIP juga bisa menggandeng pembuat konten, seperti youtubers, selebgram, vlogger, dan selebtwit. "Media-media ini lah yang akan mempercepat membumikan Pancasila," ucapnya.

    Jokowi menuturkan, membumikan Pancasila kepada anak muda saat ini jauh lebih penting. Pasalnya, jumlah anak muda di Indonesia sebanyak 129 juta jiwa atau 48 persen dari total penduduk. Jika anak muda tidak paham Pancasila, kata Jokowi, akan berbahaya buat negeri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.