Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PBNU Usul Presiden Dipilih MPR, Ulil: NU Tak Boleh Konservatif

image-gnews
Ulil Abshar Abdalla. TEMPO/Dasril Roszandi
Ulil Abshar Abdalla. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cendekiawan Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla mengaku sedih dengan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang mengusulkan presiden-wakil presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ulil menyampaikan pandangannya yang juga dia cuitkan melalui akun Twitter @ulil.

"Saya amat sedih sekali karena PBNU mendukung pemilihan presiden melalui MPR," kata Ulil melalui pesan Whatsapp, Jumat, 29 November 2019.

Ulil mengatakan pemilihan langsung adalah salah satu capaian penting reformasi Indonesia. Dia pun menilai usulan pemilihan presiden-wakil presiden oleh MPR itu merupakan kemunduran besar bagi demokrasi.

"NU tak boleh menjadi bagian dari kekuatan 'konservatif' untuk memundurkan demokrasi kita," ujar menantu dari ulama senior Mustofa Bisri alias Gus Mus ini.

Ulil mengingatkan, pemilihan presiden secara langsung adalah salah satu penanda bahwa Indonesia benar-benar demokratis. Dia pun menyinggung bagaimana Indonesia selama ini mengusung narasi kompatibilitas Islam dan demokrasi dalam diplomasi-diplomasi dengan dunia luar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau pilpres langsung diakhiri, maka diplomasi Islam kita akan ambyar (hancur)," kata Ulil.

PBNU mengusulkan agar presiden-wakil presiden kembali dipilih MPR, sedangkan kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, usul ini disampaikan kepada pimpinan MPR yang datang berkunjung ke kantor PBNU pada Rabu, 27 November 2019.

Pertemuan tersebut membahas agenda amandemen Undang-undang Dasar 1945. Selain mengusulkan pemilihan tak langsung, PBNU juga mendukung kembalinya garis-garis besar haluan negara (GBHN) dan mengusulkan kembalinya utusan golongan di parlemen.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Akun X Dilaporkan karena Plesetkan Logo NU Jadi 'Ulama Nambang', Ketahui Makna Lambang NU yang Sebenarnya

18 jam lalu

Logo Nahdlatul Ulama. nu.or.id
Akun X Dilaporkan karena Plesetkan Logo NU Jadi 'Ulama Nambang', Ketahui Makna Lambang NU yang Sebenarnya

Sebuah akun media sosial X dilaporkan ke polisi karena memplesetkan logo NU menjadi "Ulama Nambang". Berikut makna logo NU yang sebenarnya.


Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

1 hari lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Sejauh Ini PBNU yang Berminat

Sejak ormas keagamaan dibolehkan Jokowi untuk mengelola izin tambang, baru PBNU yang menyatakan minat. Kenapa?


Timwas DPR Evaluasi Ibadah Haji 2024, Wakil Ketua MPR Bilang Lebih Baik dari Tahun Lalu

2 hari lalu

Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Mekah di Mina, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Timwas DPR Evaluasi Ibadah Haji 2024, Wakil Ketua MPR Bilang Lebih Baik dari Tahun Lalu

Sejauh ini, tidak ada tragedi penelantaran dan penumpukan jemaah haji Indonesia di Muzdalifah seperti tahun lalu.


Wakil Ketua MPR Sebut Pansus Evaluasi Haji Tak Diperlukan, Apa Alasannya?

2 hari lalu

Jemaah haji Indonesia menunggu bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Wakil Ketua MPR Sebut Pansus Evaluasi Haji Tak Diperlukan, Apa Alasannya?

Salah satu temuan yang dipersoalkan adalah soal bahan baku pangan Jemaah haji Indonesia yang berasal dari Thailand.


Muhaimin Kritik Pelayanan Haji 2024, Ketua PBNU Bela Kementerian Agama

2 hari lalu

Jemaah haji Indonesia berjalan menuju Jamarat untuk melempar jamrah aqobah di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu, 16 Juni 2024. Lempar jamrah aqobah merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan pada ibadah haji sebagai simbol pengusiran setan yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim AS. ANTARA/Sigid Kurniawan
Muhaimin Kritik Pelayanan Haji 2024, Ketua PBNU Bela Kementerian Agama

Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi menyatakan pelayanan haji 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya.


PAN Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR yang Dicetuskan Amien Rais

3 hari lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR yang Dicetuskan Amien Rais

Isu pemilihan presiden dipilih oleh MPR kembali dicetuskan oleh mantan pimpinan PAN yang juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR, Amien Rais.


Bamsoet Ikuti Tes Akademik Sebagai Syarat Guru Besar, KIKA Soroti Riwayat Pendidikannya

5 hari lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Bambang Soesatyo.
Bamsoet Ikuti Tes Akademik Sebagai Syarat Guru Besar, KIKA Soroti Riwayat Pendidikannya

Koordinator KIKA Satria Unggul menanggapi kabar Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet telah ikut serangkaian tes untuk dapat gelar Guru Besar.


Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

6 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

Tokoh NU menyatakan keterlibatan ormas keagamaan itu dapat mewakili masyarakat dalam pengelolaan tambang.


PBNU Dapat IUP Tambang Batu Bara Eks KPC, Ini Potensinya

8 hari lalu

Pertambangan batubara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur, Mei 2002. TEMPO/IGG Maha Adi
PBNU Dapat IUP Tambang Batu Bara Eks KPC, Ini Potensinya

PBNU mendapat konsesi tambang batu bara bekas lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang dua tahun lalu mengembalikan 20 ribu hektar lahan ke pemerintah


FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

9 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) minta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut tolak konsesi tambang Ormas keagamaan.