TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Demas Tokoro mengatakan banyaknya pendatang saat ini sudah melebihi jumlah penduduk asli Papua. Akibatnya, peluang kerja bagi masyarakat asli Papua pun berkurang karena tidak diharapkan. Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Demas bersama para anggota MRP menyampaikan sejumlah aspirasi. Di antaranya, menekankan pentingnya kebijakan pembangunan dengan pendekatan budaya dan kemanusiaan di tanah Papua.
“Kami mengusulkan kebijakan yang memperluas secara pasti kewenangan khusus untuk melindungi dan memberdayakan orang asli Papua,” kata Demas seusai bertemu Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
MRP menyampaikan usul agar ada pengendalian jumlah pendatang ke wilayah Papua karena orang asli Papua semakin minoritas. “Oleh karena itu kalau boleh ada pengendalian penduduk pendatang di Papua," kata Demas.
MRP juga meminta adanya peningkatan derajat dan kualitas hidup orang asli Papua melalui pembangunan sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Usulan berikutnya, pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah lewat persetujuan MRP, Majelis Rakyat Papua Barat, DPR Papua, dan DPR Papua Barat.
Mengenai ketenagakerjaan, Demas meminta kebijakan afirmasi yang memberikan ruang memadai bagi orang asli Papua dalam mendapatkan pekerjaan, baik di sektor publik maupun sektor swasta, dan termasuk rekrutmen TNI-Polri.
Di sektor strategis, Majelis Rakyat Papua menilai perlu kebijakan afirmasi yang konsisten bagi orang asli Papua dalam sektor pendidikan, kesehatan dan gizi, ekonomi, serta infrastruktur dasar. Sedangkan mengenai hak asasi manusia, Demas mendorong adanya pembentukan lembaga HAM, seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pengadilan HAM, dan Perwakilan Komisi HAM di Papua.
Demas juga meminta orang asli Papua dan masyarakat adat sebagai pemangku hak diperhatikan untuk memperoleh manfaat atas kekayaan sumber daya alam di tanah Papua.
