Larangan LGBT Jadi CPNS Diprotes Kelompok Rentan

Ilustrasi LGBT. Dok. TEMPO/ Tri Handiyatno

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) memprotes kebijakan larangan LGBT menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS.

Sebelumnya Kejaksaan Agung menolak kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT menjadi calon pegawai negeri di instansi itu.

“OPSI sebagai organisasi koalisi komunitas kelompok yang paling rentan, termasuk di dalamnya LGBT memprotes kebijakan larangan PNS berdasarkan orientasi seksual,” kata Gabriel Eel, dari OPSI, yang selama ini fokus mendampingi kelompok minoritas seksual, di Semarang, Selasa 26 November 2019.

Gabriel beralasan kualitas gender bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki hak sama dengan warga negara lain. Dengan begitu ia minta agar orang dengan orientasi seks minoritas diperlakukan dengan kebijakan sama. “Termasuk dalam penerimaan CPNS,” kata Gabriel.

Ia menjelaskan, larangan PNS tak membicarakan masalah orientasi seksual, namun lebih mengutamakan skill karena PNS merupakan profesi dan prestasi yang baik, bukan persoalan seks dan jenis kelamin.

Gabriel mengatakan, kelompok LGBT selama ini juga tak masuk dalam kategori gangguan jiwa.

Hal itu dibuktikan dengan penghapusan aturan LGBT bukan bagian dari gangguan jiwa pada 1999 dan pengakuan adanya transgender pada 2017.

“Jika menolak PNS dari bagian dari LGBT, dalam proses ujian masuk siapa yang bisa mengetahui, karena ilmu psikologi juga mengakui bahwa LGBT bukan gangguan,” kata Gabriel.

Ia minta pemerintah bertanggungjawab mengakomodir semua warga negara, termasuk di dalamnya transgender dan LGBT menjadi PNS. Hal itu juga mengacu pada sila ke lima dalam Pancasila yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menyatakan larangan kelompok orientasi seksual menjadi PNS sebagai perlakuan diskriminatif. “Ombudsman sedang melakukan pengawasan seleksi CPNS, kebijakan itu tak boleh berlaku,” kata Siti Farida.

Kelompok orientasi seksual termasuk di dalamnya LGBT, menurut Siti bukan sesuatu yang menghambat sebagai ASN. “Intinya tak boleh melakukan tindakan diskriminatif apa lagi hak mendapatkan pekerjaan masuk dalam konvensi HAM dan dilindungi UUD 1945,” kata Siti Farida.

Ia meminta agar pemerintah memegang teguh prinsip non diskriminatif dalam rekrutmen CPNS. Ombudsman Jateng juga akan menyampaikan adanya penolakan bagi kelompok orientasi seksual dalam perekrutan CPNS. “Akan saya sampaikan ke Ombudsman pusat kebetulan kami sedang Rakor,” katanya.






Wacana Perda LGBT di Kota Bandung, Ini Pro dan Kontranya

3 hari lalu

Wacana Perda LGBT di Kota Bandung, Ini Pro dan Kontranya

DPRD Kota Bandung mewacanakan perancangan Perda LGBT. Ada yang mendukung, dan ada pula yang menolak.


Dua Polisi Pasangan Sejenis di Bangka Belitung Dipecat

8 hari lalu

Dua Polisi Pasangan Sejenis di Bangka Belitung Dipecat

Polda Kepulauan Bangka Belitung memutuskan PTDH terhadap dua anggota polisi terkait dengan masalah LGBT.


Berita Terpopuler: Mulai Nilai Tukar Rupiah Melemah hingga Nasib Bank Perkreditan Rakyat

11 hari lalu

Berita Terpopuler: Mulai Nilai Tukar Rupiah Melemah hingga Nasib Bank Perkreditan Rakyat

Berita terpopuler di Tempo.co. Mulai dari analisa kondisi Rupiah yang sempat melemah hingga nasib bank perkreditan rakyat.


Rekrutmen Calon ASN 2023, Guru dan Tenaga Kesehatan Jadi Formasi Paling Banyak?

12 hari lalu

Rekrutmen Calon ASN 2023, Guru dan Tenaga Kesehatan Jadi Formasi Paling Banyak?

Rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN 2023 dipastikan dibuka. Betulkah guru dan tenaga kesehatan jadi formasi paling banyak?


Rekrutmen CPNS 2023, KemenPAN RB: Pasti Ada, Sekarang Masih Fokus PPPK

12 hari lalu

Rekrutmen CPNS 2023, KemenPAN RB: Pasti Ada, Sekarang Masih Fokus PPPK

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) memastikan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 akan diadakan. Namun, kementerian itu meminta masyarakat bersabar.


CPNS Sudin Narkertrans Jakbar Bikin Aplikasi Kecelakaan Kerja

15 hari lalu

CPNS Sudin Narkertrans Jakbar Bikin Aplikasi Kecelakaan Kerja

Tidak hanya menerima laporan, aplikasi Sicalaker ini juga menyediakan beragam informasi tentang laporan kecelakaan kerja.


Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

18 hari lalu

Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.


Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

21 hari lalu

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan tak akan menerima LGBT, sekularisme, dan komunisme di pemerintahannya. Ia mengatakan telah difitnah.


Sayangkan Bobby Nasution Sebut Medan Anti-LGBT, Pendamping Transpuan Ingatkan Legenda Boru Nantinjo

23 hari lalu

Sayangkan Bobby Nasution Sebut Medan Anti-LGBT, Pendamping Transpuan Ingatkan Legenda Boru Nantinjo

Pernyataan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menyebut daerahnya anti LGBT disayangkan kelompok pendamping transpuan.


Menpan RB Blak-blakan Soal Prioritas Formasi pada Rekrutmen CPNS 2023

31 hari lalu

Menpan RB Blak-blakan Soal Prioritas Formasi pada Rekrutmen CPNS 2023

Menpan RB Abdullah Azwar Anas blak-blakan soal rencana pemerintah kembali membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2023.