Kominfo Sebut Ada 77 Aduan ASN, Tapi Kebanyakan Tak Relevan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu di Aston Bogor Hotel & Resort, Bogor, Jawa  Barat, Senin malam, 25 November 2019. Istimewa.

    Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu di Aston Bogor Hotel & Resort, Bogor, Jawa Barat, Senin malam, 25 November 2019. Istimewa.

    TEMPO.CO, Bogor - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan sudah ada 77 laporan yang masuk ke portal aduan khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) per Senin, 25 November 2019. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu menyatakan aduan itu mencakup beberapa kategori.

    "Aduan ASN sudah ada tujuh puluh tujuh aduan yang masuk," kata Ferdinandus di Aston Bogor Hotel and Resort, Bogor, Jawa Barat, Senin, 25 November 2019.

    Ferdinandus merinci, ada 29 aduan terkait intoleransi, 3 aduan terkait anti-Pancasila, 17 aduan terkait anti-NKRI, 11 aduan terkait konten radikalisme, dan 17 aduan lainnya.

    Akan tetapi, kata pria yang akrab disapa Nando ini, laporan-laporan itu tidak seluruhnya relevan. Beberapa aduan tidak detail, misalnya belum menyebutkan ASN yang dilaporkan itu berasal dari kementerian/lembaga mana.

    Dia mencontohkan, dari rapat pada Jumat lalu, dari 50-an aduan yang masuk, baru 11 aduan yang sudah disertai dengan tautan postingan yang dilaporkan. Sedangkan ada sekitar 5-6 aduan yang ditengarai bersifat uji coba. "Dari lima puluhan itu lebih banyak yang tidak relevan," ujarnya.

    Nando berujar, pihaknya akan menanyakan kepada pelapor agar melengkapi aduannya. Misalnya dengan menyertakan alat bukti berupa tautan postingan yang dimaksud.

    Laporan-laporan yang masuk itu selanjutnya akan diverifikasi oleh tim satuan tugas dari 11 kementerian/lembaga yang tergabung dalam Surat Keputusan Bersama tentang penanganan radikalisme bagi ASN. Setelah diverifikasi, tim akan mengirimkan surat kepada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait untuk penjatuhan sanksi. "Sanksi paling ringan teguran, tidak langsung pencopotan," ujar Nando.

    Selain sanksi teguran, lanjut Nando, akan ada pula rekomendasi sanksi pencopotan dari jabatan atau bahkan pemberhentian dari status ASN.

    Kominfo sebelumnya bekerja sama dengan 10 kementerian dan lembag meluncurkan situs pelaporan ASN yang diduga terpapar radikalisme. Situs bernama aduanasn.id itu diklaim demi memastikan Pancasila dipegang teguh ASN.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.