TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberi penjelasan khusus tentang ancaman PKI dan komunisme yang dilontarkan pidato Rektor Universitas Pertahanan Letnan Jenderal Tri Legionosuko.
"Pak Prabowo tidak tahu menahu terkait dengan isi pidato tersebut. Pak Menteri Pertahanan tidak dikonfirmasi," kata Dahnil melalui pesan singkat kepada Tempo pada Ahad malam, 24 November 2019.
Menurut Dahnil, ideologi apa pun yang mengancam Pancasila harus dilawan. Menhan Prabowo pun mendorong sekolah-sekolah terus mengajarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Meski begitu, dia mengingatkan, dunia pendidikan jangan melanggengkan dendam sejarah sebab segenap bangsa Indonesia harus bergerak memikirkan kemajuan bersama.
"Pendidikan sejarah harus dalam bentuk memperkuat ideologi Pancasila, dan semaksimal mungkin mereduksi dendam sejarah."
Dalam acata bedah buku "PKI Dalang dan Pelaku G30S 1965" di kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, pada Sabtu lalu, 23 November 2019. Legionosuko membacakan pidato mengatasnamakan Prabowo Subianto yang tak hadir.
Legionosuko melontarkan dugaan bahwa komunis dan gerakan komunisme masih eksis di Indonesia. Dia menyatakan runtuhnya Uni Soviet sebagai negara komunis terbesar tak meruntuhkan komunisme. Bahkan, negara-negara yang ideologi Komunisme masih eksis, seperti Cina dan Kuba.
Maka dia meminta masyarakat waspada terhadap bahaya laten komunisme. Para guru sejarah pun mesti menyampaikan kepada siswa ihwal kekejaman para kader PKI (Partai Komunis Indonesia) di masa lalu.
Dahnil Anzar, yang juga Staf Khusus Menhan Prabowo Subianto, tidak menjawab dengan jelas siapa penulis teks pidato Legionosuko tersebut.
Dia hanya mengatakan Prabowo tak tahu menahu soal isi pidato tadi.
Klarifikasi serupa sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menolak pidato itu dianggap berasal dari Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra.
"Isi pidato ini kami anggap sebagai pribadi dari Rektor Universitas Pertahanan," ujar Wakil Ketua DPR tersebut pada Ahad lalu, 24 November 2019.
