TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Mufti Makarim mengatakan isu minoritas yang membayangi Inspektur Jenderal Listyo Sigit tak seharusnya terjadi. Sigit merupakan salah satu calon kuat yang akan mengisi jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Mabes Polri yang saat ini kosong.
"Saya kira itu isu yang enggak perlu. Kalau isu itu terus dimainkan, itu kan merusak prinsip profesionalitas, prinsip jenjang karir yang sebenarnya parameternya tak sektarian," kata Mufti saat dihubungi Tempo, Jumat, 22 Oktober 2019.
Sebelumnya, nama Listyo yang masuk bursa Kabareskrim disebut-sebut mendapat penolakan. Alasannya adalah karena ia seorang non muslim dan terlalu muda. Listyo merupakan alumni Akpol angkatan 1991. Mufti mengatakan parameter agama tak seharusnya menjadi patokan.
Kalau pun agama menjadi pertimbangan, kata Mufti, seharusnya dilihat dari kebutuhan kerja di lapangan. Ia mencontohkan kalau Reskrim akan lebih banyak pencegahan kejahatan di masyarakat, dan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, ulama, atau tokoh adat.
"Ya parameternya dilihat di situ. Siapa yang punya akses baik kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat. Sehingga kemudian apapun latar belakang agamanya tak perlu disoroti, tapi lebih dilihat dari itu. Saya kira itu parameter yang paling fair kan," kata Mufti.
Meski menolak parameter agama, namun Mufti cukup sepakat jika Listyo dinilai terlalu muda. Ia khawatir kondisi itu dapat mendorong situasi pimpinan yang tak dapat efektif dalam bekerja.
Berbeda dengan Tito Karnavian yang maju sebagai Kapolri meski dikritik terlalu muda dan melangkahi banyak angkatan di atasnya. Jabatan Kapolri, kata Mufti, akan mendapat dukungan politik langsung dari Presiden dan DPR.
Tapi kalau level Kabareskrim, dia paling yang bisa dijadikan sandaran hanya Kapolri. Sedang Kapolri tak bisa terus menerus menjaga Kabareskrim," kata Mufti.
Mufti mengatakan saat ini Kapolri Jenderal Idham Azis harus segera menentukan Kabareskrim. Kekosongan jabatan yang terlalu panjang pasca Jenderal Idham Azis melepas jabatan dan naik menjadi Kapolri, membuat posisi ini menjadi banyak diincar. "Dibutuhkan pengganti yang dipertimbangkan secara matang, dari berbagai aspek. Termasuk untuk efektifitas kendali di dalam," kata Mufti.
