TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis membenarkan bawahannya di Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor ada yang minta jatah proyek ke pemerintah.
Sebelumnya anggota komisi hukum Dewan Perwakilan Rakyat Trimedya Panjaitan mengatakan adanya kapolda dan kapolres yang meminta jatah proyek dari pemerintah daerah.
Trimedya mengatakan ia mendengar langsung dari kepala daerah kader PDIP.
"Kebetulan PDIP ada 187 kepala daerah gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya, itu rata-rata mengeluh seperti itu," ujar Trimedya.
Lebih lanjut Trimedya langsung meminta Idham untuk mengecek informasi yang diterimanya tersebut.
"Tolong dicek apakah jalan perintah Kabid Propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Kapolda Kapolres jangan menyusahkan Bupati, itu memang fakta yang tak terbantahkan. Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah yang lain, bupati, wali kota, ada anggaran APK, aparat penegak hukum. Bahkan ada alokasi proyek sekian untuk kapolda sekian, kapolres sekian dari total ini. Nah itu bagaimana," kata Trimedya.
Idham mengatakan apa yang disebutkan oleh Trimedya sudah jadi rahasia umum.
"Kepada pada Kasatwil saya, yang bermain-main dengan pemda yang bermain-main minta proyek ini memang rahasia umum, Pak," kata Idham dalam rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara II DPR-MPR Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 20 November 2019.
Idham Azis mengatakan bakal mencopot anggotanya yang tertangkap meminta jatah proyek. "Obatnya cuma satu, kita tindak. Saya kira mencopot 10 atau 15 Kapolres itu tidak goyah organisasi," ujar Idham.
