KPK Cecar Anak Yasonna Soal Proyek di Medan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. TEMPO/Imam Sukamto

    Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami ihwal proyek-proyek di Medan saat memeriksa anak Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Yamitema T. Laoly, Senin, 18 November 2019.

    "Diklarifikasi terkait dengan proyek di Dinas PUPR Kota Medan yang pernah dikerjakan oleh perusahaannya," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Senin, 18 November 2019

    Febri enggan membeberkan proyek-proyek yang pernah dikerjakan oleh Tema di Medan. Namun, menurut laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Medan mencatat melalui perusahaannya PT Kani Jaya, Tema pernah menggarap proyek Pembangunan drainase di Jalan Setia Budi, Kecamatan Sunggal. Nilai proyek saluran air itu sebesar Rp 4,5 miliar. Selain itu, PT Kani Jaya juga pernah menggarap sejumlah proyek lainnya di wilayah Sumatera Utara.

    Anak Yasonna ini diperiksa sebagai saksi untuk Kepala Dinas PUPR Medan Isa Ansyari. Isa menjadi tersangka karena diduga menyuap Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin. Sedikitnya, Kepala PUPR yang baru dilantik Februari 2019 ini memberikan uang Rp 380 juta kepada Dzulmi. Sebagian uang itu diduga dipakai untuk membayar perjalanan dinas ke Jepang yang membengkak gara-gara Dzulmi mengajak serta keluarganya dan melebihi waktu.

    Selain soal duit perjalanan dinas, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lainnya terkait proyek di Kota Medan.

    Seusai pemeriksaan, Tema mengaku kenal dengan Dzulmi ataupun Isa. Namun, ia membantah pernah menggarap proyek di Medan. "Enggak ada, enggak ada sama sekali," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.