Bamsoet Klaim Didukung 367 DPD untuk Maju Caketum Golkar

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan Fraksi MPR RI, di Ruang GBHN, Komplek MPR RI, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

    Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan Fraksi MPR RI, di Ruang GBHN, Komplek MPR RI, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengklaim dirinya sudah mendapatkan dukungan dari 367 Dewan Perwakilan Daerah Golkar, baik tingkat satu maupun tingkat dua, untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar di Munas Desember mendatang.

    "Dukungan DPD alhamdulillah sudah lebih dari 367 yang memiliki suara di daerah. Kami lihat nanti perkembangan selanjutnya," ujar Bamsoet itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 18 November 2019.

    Kendati sudah mendapat dukungan, Bamsoet enggan menegaskan apakah dirinya akan maju atau tidak di Munas Golkar. "Soal maju atau tidak maju, ya tunggu saja, sabar aja kenapa sih. Belanda masih jauh," ujar Ketua MPR RI ini.

    Menanggapi hal itu, loyalis Airlangga Hartarto, Ahmad Doli Kurnia meminta Bamsoet tak asal klaim. Sebab, ujar dia, mayoritas DPD provinsi telah menyatakan dukungan kepada Airlangga dalam rapimnas Golkar.

    "Saya ini Ketua DPD Golkar Sumut, saya menyampaikan dukungan kepada Pak Airlangga mewakili 33 kabupaten/kota. Jadi ukurannya itu aja," ujar Doli saat ditemui di lokasi yang sama.

    Jika asal klaim, ujar Doli, semua pihak juga bisa mengklaim. "Beberapa waktu lalu, Andi Sinulingga (loyalis Bamsoet) mengatakan didukung 383 DPD, sekarang Bamsoet katakan 367 DPD, terus yang benar yang mana?" ujar Ketua Komisi II DPR RI ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.