Bicara Ongkos Pilkada, Tito: Modal Bupati Saja Rp30 Miliar

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 18 November 2019. TEMPo/Dewi Nurita

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 18 November 2019. TEMPo/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta publik tak menutup mata bahwa biaya politik yang dikeluarkan untuk maju sebagai kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, sangat tinggi. Mulai dari APBN dan APBD yang dikeluarkan pemerintah, hingga biaya politik yang dikeluarkan calon demi mendapat kendaraan politik dari partai.

    "Bupati kalau gak punya 30 M, gak akan berani. Wali Kota dan Gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang gak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya," ujar Tito sambil tertawa dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 18 November 2019.

    Belum lagi, ujar Tito, biaya yang dikeluarkan untuk kampanye dan urusan non-teknis. "Sementara dilihat dari pemasukan dan gaji yang didapat, setahun kurang lebih paling hanya Rp 12 M, sementara yang keluar Rp 30 M. Mana mau tekor. Saya mau hormat itu kalau ada yang mau tekor demi mengabdi kepada bangsa," ujar Tito.

    Berkaca pada ongkos politik yang tinggi ini, ujar Tito, dirinya mengusulkan evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung. "Saya sudah mulai dengan meminta Balitbang membuat index democracy maturity per daerah dan meminta BPS meminta indikator-indatornya," ujar mantan Kapolri ini.

    "Nanti setelah kajian selesai, di daerah yang IDM Tinggi, bisa kita lakukan Pilkada langsung. Yang IDM rendah, kita lakukan mekanisme lain misalnya dipilih DPRD," ujar Tito.

    "Sekali lagi, saya tidak mengatakan kembali ke DPRD, tapi evaluasi dampak positif dan negatif Pilkada langsung. Dan jawabannya, evaluasi dengan kajian akademik," lanjut Tito.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Prosedur dan Syarat Perjalanan selama PPKM Level 3 Nataru

    Pemerintah mengeluarkan syarat dan prosedur perjalanan selama PPKM saat Natal dan Tahun Baru. Perjalanan ke masuk dari luar negeri juga diperketat.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)