Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saat Hamzah Haz Cerita Lepas Jabatan Menteri demi Mengurus PPP

image-gnews
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal TNI Wiranto (tengah) dan  Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Hamzah Haz membacakan sumpah pada pelantikan menteri-menteri Kabinet Persatuan Nasional di Istana Negara, 1999. Wiranto tidak menjabat lama sebagai menteri di bawah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena mengundurkan diri. Dok TEMPO/Robin Ong
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal TNI Wiranto (tengah) dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Hamzah Haz membacakan sumpah pada pelantikan menteri-menteri Kabinet Persatuan Nasional di Istana Negara, 1999. Wiranto tidak menjabat lama sebagai menteri di bawah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena mengundurkan diri. Dok TEMPO/Robin Ong
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Hamzah Haz menceritakan momen dirinya mundur dari posisi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di era Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

"Saya minta berhenti jadi menteri kepada Pak Habibie. Pak Habibie jawab, 'Bapak bicara apa?' Saya katakan saya minta berhenti," kata Hamzah bercerita kepada puluhan kader  PPP yang hadir di rumahnya, Jalan Patra Kuningan XV, Jakarta Selatan, Ahad, 17 November 2019.

Hamzah mengatakan, Habibie awalnya mempertanyakan keputusannya itu. Namun dia berkukuh dan menjelaskan kekhawatirannya ihwal kondisi PPP. Waktu itu Hamzah Haz masih di tahun awal menjadi ketua umum partai dakwah ini.

Hamzah Haz semula berharap PPP menjadi satu-satunya partai Islam. Namun ternyata, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa dan Amien Rais mendirikan Partai Amanat Nasional di awal reformasi. Dua partai itu lahir dari rahim dua ormas Islam besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Saya ceritakan kondisi PPP, saya khawatir PPP habis karena pada sudah bentuk partai, nanti saya dicaci maki sama teman-teman kalau saya jadi menteri. Akhirnya Pak Habibie mengerti," kata Hamzah.

Setelah mundur, Hamzah lebih dulu umrah ke Mekah, Arab Saudi. Dia bermunajat dan tahajud, serta merenung di depan ka'bah yang juga menjadi gambar PPP. "Kemudian spontan, ya Allah, izinkanlah PPP memakai gambar ka'bah sebagai lambang. Akhirnya lusa saya pulang dan saya merasa mendapat kekuatan baru di situ," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hamzah kemudian bercerita kepada jajaran PPP kala itu bahwa ia sudah mundur dari posisi menteri. Mereka sempat protes. Namun Hamzah menyatakan keseriusannya untuk mengurus partai. "Mudah-mudahan dengan ini keyakinan, kalau kita ingat bahwa PPP itu partai Islam, saya yakin PPP masih eksis di yang akan datang," ujar Hamzah.

Kepada jajaran partai waktu itu, Hamzah mengatakan PPP masih bisa mendapatkan pemilih di daerah yang bukan basis massa PKB dan PAN. Gus Dur dan NU memiliki basis massa di Jawa Timur, sedangkan Amien Rais dan PAN punya pendukung besar di Yogyakarta. Sedangkan daerah lainnya, kata Hamzah, masih terbilang netral dan cair.

PPP akhirnya mendapatkan 58 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat di Pemilu 1999. Namun Hamzah mengaku sedih dengan penurunan jumlah kursi PPP dari waktu ke waktu, hingga tersisa 19 kursi di Pemilu 2019. Dia juga sedih lantaran dua penerusnya, Suryadharma Ali dan Romahurmuziy tersangkut kasus korupsi. Hamzah mewanti-wanti PPP harus segera dibenahi agar tetap bisa eksis di waktu yang akan datang.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

1 hari lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.


Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.


PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno saat di Batam, Sabtu malam, 30 Maret 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

Menurut Sandiaga, dukungan untuk pemerintah sejalan dengan nama PPP.


Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

4 hari lalu

Ketua Bappilu Nasional PPP Sandiaga Uno memberikan pernyataan pers kepada awak media di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 15 September 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

Ahok-Anies santer disebut bakal disandingkan dalam Pilgub DKI. Namun, duet keduanya bakal melanggar UU Pilkada.


KPU Sanggah 16 Ribu Suara PPP di Sumut Pindah ke Partai Garuda

4 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
KPU Sanggah 16 Ribu Suara PPP di Sumut Pindah ke Partai Garuda

KPU menyanggah belasan ribu suara hasil pemilihan DPR RI untuk PPP di Sumut berpindah ke Partai Garuda.


Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

4 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.


Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

6 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.


PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

6 hari lalu

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi menyampaikan perkembangan Kolaisi PDIP usai Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.
PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

Respons PPP soal pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta pihak yang tak mau kerjasama agar tidak menganggu pemerintahan mendatang.


PPP Soal Rencana Prabowo Tambah Kementerian: Sebagai Usulan Sah-sah Saja

6 hari lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
PPP Soal Rencana Prabowo Tambah Kementerian: Sebagai Usulan Sah-sah Saja

Respons PPP soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementerian.


Ditinggal Demokrat dan PPP di Pilkada Depok, PKS: Dipersilakan

7 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Ditinggal Demokrat dan PPP di Pilkada Depok, PKS: Dipersilakan

PKS pernah membangun koalisi bersama Demokrat dan PPP di Pilkada Depok 2020.