TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan pada para aparatur penegak hukum agar tak asal main eksekusi saat menangani suatu kasus. Apalagi saat kasus itu telah diketahui sejak awal.
"Saya titip pada kesempatan yang baik ini, kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi baru di..." kata Jokowi di acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019.
Jokowi membiarkan kalimatnya menggantung. Meski begitu, ucapan itu mendapat sorakan riuh dari peserta rapat yang terdiri dari kepala daerah dari seluruh provinsi. Ia kemudian menanyakan persetujuan ucapan itu kepada para peserta. Dengan suara yang sama riuhnya, mereka kemudian menjawab, "Setuju!".
Jokowi pun mengatakan hal seperti ini tak bisa dilanjutkan secara terus menerus. "Enggak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian. Baik itu di kejari, kejati, polres, polda," kata dia.
Karena itu, Jokowi mengatakan hubungan harmonis Forkopimda itu sangat penting. Komunikasi di antara gubernur dengan kapolda, pangdam, kajati, hingga kajari, ia nilai sangat krusial. Mereka diharapkan saling berkomunikasi ketika muncul masalah di wilayahnya masing-masing. "Hubungan harmonis itu sangat pengaruhi tensi," kata Jokowi.
Rapat itu dihadiri oleh 2.693 peserta yang terdiri dari kepala daerah mulai dari Gubernur hingga walikota, juga aparat penegak hukum daerah, mulai dari Kapolda, hingga Kejati dan Kejari. Pertemuan tersebut menghadirkan pula 35 Menteri dan Kepala Lembaga Negara untuk menyampaikan materi pendukung.
