Rapat Kabinet, Menkes Bawa Wacana Subsidi BPJS Mandiri Kelas III

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) bersalaman dengan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih  saat pertemuan di Kantor PB Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, Rabu, 30 September 2019. Kunjungan ini merupakan ketiga kalinya Menkes Terawan

    Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) bersalaman dengan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih saat pertemuan di Kantor PB Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, Rabu, 30 September 2019. Kunjungan ini merupakan ketiga kalinya Menkes Terawan "blusukan" setelah sebelumnya mengunjungi kantor BPJS Kesehatan dan BKKBN. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tetap menginginkan peserta mandiri atau segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan kelas III tetap disubsidi. "Kita dorong supaya upaya-upaya membuat BPJS terutama PBPU dan BP kelas tiga bisa terbantu iurannya, itu saja," kata Menteri Kesehatan seusai menghadiri puncak acara Hari Kesehatan Nasional di Kementerian Kesehatan Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

    Menurut Menteri, masalah ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet yang rencananya diadakan hari ini di Istana bersama Presiden Joko Widodo dan kementerian serta lembaga terkait lainnya. Namun, Menteri menegaskan bahwa saat ini belum ada keputusan apapun terkait dengan wacana subsidi bagi peserta PBPU dan BP kelas III.

    "Jadi belum ada keputusan. Di berita begitu-begitu, mohon doa saja supaya upaya kita berhasil.”  

    Terawan mengatakan masalah ini masih dalam proses koordinasi. “Yang selama ini sudah bayar tidak naik iurannya karena tersubsidi yang PBPU dan BP."

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, pada kesempatan sebelumnya juga menegaskan bahwa hingga saat ini aturan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang masih menjadi acuan adalah Perpres 75 Tahun 2019.

    Hal yang berkaitan dengan iuran BPJS Kesehatan membutuhkan proses dan pembahasan lintas sektor kementerian-lembaga, para pakar, dan lain-lain. Menurut dia, pembahasan dilakukan dalam proses yang panjang dan tidak bisa ditetapkan secara tergesa-gesa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.