Soal Wakil Menteri, Ini Kata PAN, PKS dan Demokrat

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah wakil menteri Kabinet Indonesia Maju mengucapkan sumpah saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. Presiden secara resmi melantik 12 wakil menteri untuk membantu kinerja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. ANTARA

    Sejumlah wakil menteri Kabinet Indonesia Maju mengucapkan sumpah saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. Presiden secara resmi melantik 12 wakil menteri untuk membantu kinerja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumumkan 12 wakil menteri yang akan bertugas di Kabinet Indonesia Maju. Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun memberikan tanggapan atas terpilihnya para wakil menteri tersebut.

    Berikut ini tanggapan atas terpilihnya 12 Wakil Menteri:

    1. Sekretaris Fraksi PAN MPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan penunjukan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju menimbulkan tanda tanya ditengah keputusan Presiden memangkas eselonisasi.

    "Saya melihat bahwa pelantikan wakil menteri yang dilakukan hari ini masih menimbulkan tanda tanya. Karena Presiden mengatakan akan melakukan terobosan reformasi birokrasi memangkas eselon tiga dan empat," kata Saleh di Jakarta, Jumat 25 Oktober 2019.

    Dia mengatakan pemangkasan eselonisasi menjadi hanya dua level, merupakan langkah progresif dan patut dicoba. Namun penunjukan wakil menteri menurutnya menimbulkan pertanyaan apakah langkah tersebut menjadi kontradiktif dari gagasan pemangkasan eselonisasi.

    2. Politikus PKS Ahmad Fathul Bari mempersoalkan pengangkatan 12 wakil menteri atau wamen oleh Presiden Jokowi hari ini, Jumat, 25 Oktober 2019.

    "Apakah ajang akomodasi melalui jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri yang kemarin dilakukan masih kurang?" kata Fathul dalam siaran tertulisnya.

    Fathul menuturkan, jabatan wamen bukanlah ajang akomodasi. Ia menilai rencana pengangkatan itu perlu dikawal untuk mewujudkan harapan publik dengan mengangkat figur profesional yang terlepas dari kepentingan politik akomodasi.

    3. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, partainya menghormati keputusan politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak menyertakan Demokrat dalam jajaran pemerintahannya.

    "Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi, Demokrat meyakini keputusan presiden untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik," ujar Hinca Pandjaitan lewat keterangan tertulis pada Rabu, 23 Oktober 2019.

    Hinca mengatakan, Partai Demokrat juga mengerti sepenuhnya bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

    "Tentang di mana posisi Partai Demokrat ke depan akan ditentukan kemudian. Pada saatnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak SBY, akan menyampaikan secara resmi," ujar Hinca.

    Presiden Jokowi memperkenalkan 12 Wakil Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pada Jumat siang, 25 Oktober 2019. Mereka akan bertugas di 11 kementrian karena terdapat dua Wakil Menteri BUMN.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.