Masih Masa Transisi UU Baru, KPK: Gempur dengan OTT

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam Barisan Rakyat Bebaskan Tahanan Politik melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Senin, 21 Oktober 2019. Aksi tersebut menuntut Pemerintah Indonesia periode 2019-2024 untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, mencabut RUU yang dianggap bermasalah, terbitkan Perpu KPK, dan bebaskan tahanan politik aktivis Papua. TEMPO/Prima Mulia

    Massa yang tergabung dalam Barisan Rakyat Bebaskan Tahanan Politik melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Senin, 21 Oktober 2019. Aksi tersebut menuntut Pemerintah Indonesia periode 2019-2024 untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, mencabut RUU yang dianggap bermasalah, terbitkan Perpu KPK, dan bebaskan tahanan politik aktivis Papua. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Fungsional Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Santoso mengatakan saat ini tim transisi terkait Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru masih bekerja.

    Tim transisi itu secara khusus membahas pasal-pasal di UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002. UU KPK yang baru itu telah resmi berlaku pada 17 Oktober 2019.

    Sembari tim transisi itu bekerja, Budi menegaskan saat ini KPK masih terus menyidik dan menyelidiki kasus tindak pidana korupsi.

    "Sebelum UU efektif berlaku, kita terus menggempur dengan OTT. Kita enggak pernah menyerah," kata Budi dalam diskusi bertajuk Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Periode Kedua Jokowi, di Jakarta Timur, Selasa 22 Oktober 2019.

    Budi menjelaskan, upaya dan kerja KPK yang masih berlanjut hingga saat ini bertujuan untuk memperlihatkan masyarakat dampak UU KPK baru yang ditengarai melemahkan KPK. "Biar masyarakat merasakan sendiri bagaimana KPK sebelum dan sesudah direvisi," katanya.

    Budi menegaskan, saat ini perjuangan KPK menaruh harapan besar dan bergantung pada masyarakat untuk terus mendukung kerja pemberantasan korupsi. Terutama terkait upaya-upaya penerbitan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perpu) KPK. "Tidak ada harapan apapun dari pemerintah untuk saat ini. Itu fakta. Kita tunggu Perpu enggak turun-turun," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.