Bocoran 4 Nama Calon Menteri Jokowi dari Partai NasDem

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate memberikan keterangan terkait penetapan tersangka kepada salah satu kadernya Mustafa oleh KPK. Jumat, 16 Februari 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate memberikan keterangan terkait penetapan tersangka kepada salah satu kadernya Mustafa oleh KPK. Jumat, 16 Februari 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sampai kemarin, belum ada satu pun kader Partai NasDem yang dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara. Seperti diketahui, sejak kemarin, Jokowi mulai memanggil satu per satu calon menterinya yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II.

    Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G. Plate menyebut nama-nama sudah dibicarakan oleh Jokowi dan Ketua Umum Surya Paloh beberapa kali dan sudah pada penghujung proses yang panjang. "Para calon anggota kabinet telah siap untuk diperkenalkan pada publik," ujar Johnny saat dihubungi Tempo, kemarin.

    Lantas siapa saja kah calon menteri dari NasDem?

    Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR, Ahmad Ali membocorkan empat nama kadernya yang merupakan kandidat menteri Jokowi. Dua diantaranya adalah menteri lama. Mereka adalah bekas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, bekas Menteri LHK Siti Nurbaya, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate dan bekas Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

    "Sifatnya tidak mengajukan. Pak Presiden boleh memilih dari sekian kader NasDem tersebut," ujar Ahmad Ali kepada Tempo, kemarin.

    Nama-nama kandidat ini sekaligus mempertegas bahwa Nasdem tetap akan berada di Koalisi Jokowi.

    Sebelumnya, isu NasDem akan menjadi oposisi ini muncul dari sinyal-sinyal yang diberikan Ketua Umum Surya Paloh yang menanggapi banyaknya partai di luar pemerintahan merapat ke koalisi Jokowi.

    Menurut Surya, kondisi tersebut tidaklah baik untuk alam demokrasi yang membutuhkan check and balance. "Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki. Kalau enggak ada yang oposisi, biar NasDem saja yang oposisi," ujar Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan pada Ahad, 20 Oktober 2019.

    Kendati demikian, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada presiden. "Saya pikir sudah dihitung tentunya. Otorisasi ada di tangan presiden. Kan ini sistem kita presidensial," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.