Prabowo Jadi Menteri Kabinet Jokowi, Pengamat: Ini Kawin Paksa

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan setelah menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan setelah menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut kabinet Joko Widodo atau Jokowi yang melibatkan rivalnya, Prabowo Subianto, sebagai kabinet “kawin paksa”. "Kawin paksa terindikasi di internal koalisi Jokowi masih ada resistensi," kata Adi kepada Tempo, Senin malam, 21 Oktober 2019.

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diundang ke Istana Kepresidenan oleh Presiden Jokowi kemarin sore, Senin, 21 Oktober 2019. Seusai pertemuan, Prabowo memastikan partainya bergabung ke koalisi pemerintah. Dia juga mengatakan bahwa diminta Jokowi membantu di kabinet bidang pertahanan.

    Menurut Adi, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa sebenarnya keberatan dengan hadirnya Prabowo dan Partai Gerindra di koalisi. Hal ini terlihat dari pernyataan sejumlah politikus tiga partai itu kendati mereka sudah menerima kunjungan Prabowo ke masing-masing partai.

    Selain itu, Adi menyebut koalisi Jokowi dan Prabowo juga menggambarkan keanehan politik Indonesia. Perseteruan pada Pemilu 2019 seakan tidak berguna. Partai politik berantem, perang urat syaraf terbuka tapi setelah usai, semua berkongsi dalam satu kolam koalisi. “Naif saja pemilu kita."

    Tindakan para elite itu hanya mengorbankan rakyat di akar rumput yang hingga kini belum akur. Menurut hasil surveinya, kata Adi, mayoritas pendukung masing-masing kubu tak mau Jokowi dan Prabowo berkoalisi. "Ini kabinet hasil oligarki elite yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.