TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji mengumumkan jajaran menteri kabinetnya pada hari ini, Senin, 21 Oktober 2019. Menurut Jokowi, susunan menteri Kabinet Kerja Jilid II sudah selesai. "Sudah rampung. Besok (hari ini) dikenalkan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019
Jokowi mengatakan, penyusunan Kabinet Kerja Jilid II sudah final dan tidak ada lagi perubahan hingga diumumkan. Jokowi mengaku masih mempertahankan sejumlah menteri pada Kabinet Kerja Jilid I. Namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang baru. "Yang baru lebih banyak," kata Jokowi.
Mengenai komposisi menteri berikut siapa saja orangnya belum bisa ditebak hingga Minggu malam. Di banyak grup media sosial seperti Whatsapp tersebar susunan Kabinet Kerja Jilid II. Namun susunan kabinet ini diragukan kebenarannya dan tidak jelas dari mana sumber informasi tersebut.
Sejumlah kalangan berharap Jokowi tidak mengakomodasi nama-nama yang terkait dengan kasus korupsi. Baik itu yang sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau mereka yang diduga terlibat korupsi.
"Presiden Jokowi jangan terjebak memasukkan orang bermasalah dalam kabinetnya, apalagi orang yang sudah dipanggil KPK hingga mangkir dari beberapa panggilan," ujar pengamat politik dan hukum dari Universitas Muhammadiyah Makassar Arqam Azkin, Minggu, 20 Oktober 2019.
Menurut Arqam, apabila para menteri masih tersandung kasus lalu masuk dalam jajaran Kabinet Kerja Jilid III, itu bisa menjadi beban dalam pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin. Bahkan, mereka bisa mengganggu jalannya pemberantasan korupsi seperti yang dituangkan dalam visi misinya saat kampanye.
"Masih banyak orang cerdas di negara kita yang mumpuni. Bila KPK telah mengincar nama-nama yang telah dipanggil, sebaiknya jangan dikasih masuk, apalagi oknum itu dari partai politik yang diduga terlibat korupsi," kata Arqam.
Rini Soemarno (Menteri BUMN), Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri), Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan), Nila Moeloek (Menteri Kesehatan), dan Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dalam acara perpisahan menteri Kabinet Kerja jilid I dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jumat 18 Oktober 2019. (Instagram@triawanmunaf)
Ekonom dari Sumatera Utara Wahyu Ario Pratomo berharap Presiden Jokowi lebih banyak menempatkan orang-orang profesional dalam kabinetnya. "Orang-orang profesional khususnya di kementerian strategis sangat diperlukan untuk mewujudkan program Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan harus kerja dan kerja cepat untuk membangun Indonesia," ujar Wahyu di Medan, Minggu, 20 Oktober 2019.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara itu mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan sulit terbebas dari penempatan orang-orang partai. Karena itu, Presiden Jokowi mesti mengambil orang-orang yang bagus atau memiliki keahlian di bidang yang sesuai dengan kementerian. "Partai harus bisa memahami bahwa kadernya yang terpilih tidak lagi sibuk mengikuti kegiatan partai".
Saat pidato pelantikan, Presiden Jokowi menyatakan lebih ekstra hati-hati menyusun kabinetnya dalam mewujudkan kemajuan Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pada 2045, satu abad Indonesia merdeka, Indonesia akan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.
Indonesia diharapkan telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungannya Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. "Target-target itu memang hanya bisa dicapai kalau sejak sekarang pemerintah benar-benar serius bekerja membangun perekonomian dan meningkatkan sumber daya manusia," ujar Wahyu.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristyanto menyebut nomenklatur Kabinet Kerja Jilid II tak banyak berubah dari periode pertama. Intinya nomenklatur tersebut sesuai dengan konstitusi dan Undang-undang Kementerian. "Nomenklatur ya dari informasi yang kami tangkap tidak banyak mengalami perubahan," kata Hasto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Hasto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mengajukan nama-nama kandidat menteri kepada Jokowi. Namun Hasto tak menjawab saat ditanya siapa saja kandidat itu dan portofolio apa saja yang didapat PDIP.
"Nama-nama sudah diserahkan sama Ibu Megawati dan sudah dibahas secara mendalam dalam pertemuan sebanyak dua kali. Jadi kami tunggu apa yang akan disampaikan Bapak Presiden Jokowi".
ANTARA
