PDIP: Menteri Jokowi Tak Boleh Mendadak Mau Jadi Presiden 2024

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden kelima Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) meninggalkan ruangan usai menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden kelima Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) meninggalkan ruangan usai menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertimbangkan urusan Pemilu 2024 dalam menunjuk menteri-menterinya di Kabinet Jokowi Jilid II. "Tak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan," ujar Hasto dalam keterangan tertulis pada Jumat, 18 Oktober 2019.

    Hasto tidak menjelaskan siapa yang dia sindir. Yang jelas, saat ini ada Gerindra dan Demokrat dari luar koalisi yang tengah merapat ke koalisi pemerintahan.

    Gerindra disebut-sebut mempersiapkan dua calon menteri yakni Edhy Prabowo dan Fadli Zon. Sedangkan Demokrat, mempersiapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan memastikan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan menjadi prioritas disodorkan sebagai calon menteri, jika partai itu diterima bergabung dengan koalisi pemerintahan. "Pos mana pun itu terserah Presiden terpilih. Orangnya ya yang jelas kalau di Demokrat pasti pertama kali, ya AHY lah," ujar Syarief Hasan saat ditemui di bilangan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 11 Oktober 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.