Survei: Masyarakat Nilai Jokowi Lemah di Pemerataan Kesejahteraan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat peresmian pengoperasian Palapa Ring di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019. Jaringan ini akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi.TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat peresmian pengoperasian Palapa Ring di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019. Jaringan ini akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi.TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia menunjukkan responden menganggap Presiden Joko Widodo atau Jokowi kurang maksimal menangani permasalahan kesejahteraan.

    Selain itu, ia juga dianggap kurang dalam menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, menjaga harga, serta lemahnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, survei ini memang yang pertama kali dipublikasi oleh Parameter Politik Indonesia. Namun, kalau dibandingkan dengan survei-survei lembaga lain sebelumnya, Adi menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi memang menurun.

    "Jadi, penurunan ini terkait dengan dinamika politik yang berkembang belakangan, seperti soal revisi UU KPK, RKUHP, UU Pertanahan, dsb," ujar Adi Prayitno di kantor Parameter Politik Indonesia, Jakarta Selatan pada Kamis, 17 Oktober 2019.

    Berdasarkan sigi itu, responden yang menilai bahwa kinerja Jokowi baik hanya 41 persen. Sisanya yang menganggap kinerja Jokowi biasa saja sebesar 33,4 persen dan yang menilai buruk sebanyak 23,3 persen.

    Hasil survei menunjukkan, Jokowi dinilai sukses membangun infrastruktur strategis, memberikan bansos, sembako, dana desa, PKH, KIS, dan KIP. Namun pada saat yang bersamaan, Jokowi dianggap kurang maksimal terkait permasalahan kesejahteraan, lapangan pekerjaan baru, mengurangi kemiskinan, harga yang masih mahal, serta persoalan korupsi dan penegakan hukum.

    "Publik belum merasakan 'sentuhan magis' pembangunan infrastruktur yang inlinedengan persoalan mendasar rakyat. Termasuk juga soal isu pelemahan KPK cukup kuat serta potret hukum yang dinilai masih tebang pilih," ujar Adi.

    Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka (face to face interview) pada 5 hingga 12 Oktober 2019 dengan sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metode stratified multi stage random sampling dengan  margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat di periode pertama, Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional pada 5-12 Oktober 2019.

    Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago mengakui bahwa memang banyak masih banyak pekerjaan rumah dan program kerja yang belum terselesaikan di periode pertama pemerintahan Jokowi ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.