KPK Tetapkan Wali Kota Medan Sebagai Tersangka Dugaan Suap

Reporter

Walikota Medan Dzulmi Eldin tiba di gedung KPK di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019, Walikota Medan tersebut dibawa ke KPK usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). TEMPO/Genta Shadra Ayubi

TEMPO.CO, - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin, sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan tahun 2019.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di kantornya Rabu malam, 16 Oktober 2019.

Selain Tengku Dzulmi, tersangka lainnya adalah Isa Ansyari alias IAN, Kepala Dinas PUPR Kota Medan; serta Syamsul Fitri Siregar alias SFI, Kepala Bagian Protokoler Kota Medan.

Dalam kasus ini, Dzulmi diduga meminta ajudannya, Syamsul, untuk mencari dana dan menutupi ekses dana nonbudget perjalanan dinas ke Jepang  pada Juli 2019 lalu dengan nilai sekitar Rp 800 juta. Perjalanan itu dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dengan Kota Ichikawa di Jepang.

Dzulmi dalam perjalanan tersebut ditemani beberapa orang kepala dinas setempat. Meski begitu, Dzulmi mengajak istri, dua orang anak, serta beberapa orang lain yang tidak berkepentingan ke perjalanan tersebut. “Keluarga TDE bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas,” ujar Saut.

Untuk menutupi pengeluaran dana akomodasi keluarganya selama di Jepang yang tidak bisa dibayarkan dengan APBD, Dzulmi memerintahkan Syamsul untuk mencari dana untuk menutupi pengeluaran tersebut lantaran dia ditagih agen perjalanan.

Syamsul kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan kutipan dana, termasuk di antaranya adalah para kepala dinas yang ikut berangkat ke Jepang. Meskipun tak ikut ke Jepang, Isa Ansyari tetap dimintai uang sebesar Rp 250 juta. “Diduga IAN dimintai uang tersebut karena diangkat sebagai kadis PU oleh TDE,” kata Saut.

Ketiga orang yang menjadi tersangka itu terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan alias OTT kemarin, Rabu, 16 Oktober. Empat orang lainnya yang ikut ditangkap dalam kegiatan tersebut adalah APP, ajudan Wali Kota Medan; dan SSO; ajudan Wali Kota Medan.

Satu orang ajudan Dzulmi lainnya berinisial AND masih buron. Ia kabur saat hendak ditangkap tim KPK sambil membawa uang Rp 50 juta yang baru saja diambil dari rumah Isa Ansyari.

Pada Rabu siang, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution terkejut saat mendengar informasi Tengku Dzulmi Eldin terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Saat ditanya kondisi mata Akhyar yang terlihat memerah, Akhyar mengaku menangis karena kabar tersebut. "Iya, beliau abang saya, saya hormat sama dia," ujarnya.

Ia juga mengaku hingga belum bisa berkomunikasi dengan Wali Kota Medan Dzulmi Edin yang di Jakarta. "Belum bisa komunikasi sampai sekarang. Terakhir komunikasi semalam," ujarnya.

Adapun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan terjadinya kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK kepada Kepala Daerah, di mana yang terkini adalah tertangkapnya Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin pada Rabu.

"Saya sudah berkali-kali mengingatkan dengan KPK agar Kepala Daerah berhati-hati pada area rawan korupsi. Perancangan anggaran saya ingatkan, dana hibah dan bantuan sosial juga hati-hati. Pembelian barang dan jasa, retribusi pajak dan jual beli jabatan. Sejak awal pertama, sudah saya bicarakan," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu siang.

ADAM PRIREZA | ANTARA






Ketua KPK Firli Bahuri Sebut Koruptor Lebih Takut Dimiskinkan Ketimbang Dipenjara

5 jam lalu

Ketua KPK Firli Bahuri Sebut Koruptor Lebih Takut Dimiskinkan Ketimbang Dipenjara

Firli Bahuri mengatakan KPK juga menerapkan hukuman denda dan uang pengganti kepada para koruptor. Berharap koruptor jera.


Jepang Tambah Anggaran Pertahanan Rp 113 Triliun pada 2023

14 jam lalu

Jepang Tambah Anggaran Pertahanan Rp 113 Triliun pada 2023

Tiga sumber mengungkap Jepang dilaporkan akan menambah anggaran pertahanan sebesar 1 triliun yen


Jepang, Inggris, dan Italia Bangun Jet Tempur Bersama

16 jam lalu

Jepang, Inggris, dan Italia Bangun Jet Tempur Bersama

Ptoyek jet tempur Ini merupakan kolaborasi pertahanan industri besar pertama Jepang di luar Amerika Serikat.


Kalah Gugatan, Penolakan Okinawa atas Relokasi Pangkalan AS Berakhir?

16 jam lalu

Kalah Gugatan, Penolakan Okinawa atas Relokasi Pangkalan AS Berakhir?

Mahkamah Agung Jepang menolak permohonan Pemerintah Prefektur Okinawa untuk menghentikan pembangunan tempat relokasi pangkalan AS


Miliarder Jepang Ajak Artis K-pop Piknik ke Bulan

19 jam lalu

Miliarder Jepang Ajak Artis K-pop Piknik ke Bulan

Miliarder Yusaku Maezawa mengajak artis K-pop TOP dan DJ Steve Aoki jalan-jalan ke bulan tahun depan.


Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

19 jam lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

Kuasa hukum Ismail Bolong meminta Ferdy Sambo membeberkan pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri terhadap kliennya.


QRIS Bisa Digunakan di Jepang, BI Berharap Transaksi Ritel dan Wholesale Lintas Batas Efisien

20 jam lalu

QRIS Bisa Digunakan di Jepang, BI Berharap Transaksi Ritel dan Wholesale Lintas Batas Efisien

QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang diinisiasi Bank Indonesia dapat digunakan di Jepang.


Jepang, Inggris, Italia Bangun Jet Tempur Pendamping F-35

20 jam lalu

Jepang, Inggris, Italia Bangun Jet Tempur Pendamping F-35

Jepang, Inggris, dan Italia bekerja sama membangun jet tempur generasi berikutnya pengganti Typhoon dan melengkapi armada F-35 Lightning.


Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

20 jam lalu

Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

Dua Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh telah jadi tersangka KPK. Ketua MA Syarifuddin hormati proses hukum.


Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

1 hari lalu

Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

Ketua MA Syarifuddin menghormati upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pengusutan kasus suap yang menjerat Hakim Agung, Gazalba Saleh