Bupati Indramayu Kena OTT KPK, Diduga Korupsi Proyek Dinas PU

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi ketua KPK Agus Rahardjo dalam acara buka bersama pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019. Agus pun berharap rekannya di jajaran pimpinan KPK, Laode M Syarif, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Basaria Pandjatian bisa melanjutkan karirnya di KPK. ANTARA/Aprillio Akbar

    Ekspresi ketua KPK Agus Rahardjo dalam acara buka bersama pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019. Agus pun berharap rekannya di jajaran pimpinan KPK, Laode M Syarif, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Basaria Pandjatian bisa melanjutkan karirnya di KPK. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Indramayu, Supendi, terkait proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indramayu.

    "Uang sekitar seratusan juta, sedang dihitung," kata Agus melalui keterangan tertulis pada Selasa, 15 Oktober 2019.

    Hingga saat ini, KPK telah mengamankan delapan orang dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Indramayu, Supendi, pada Selasa dini hari, 15 Oktober 2019.

    Agus mengatakan, delapan orang itu terdiri dari Bupati Indramayu Supendi, ajudan, pegawai, rekanan dan Kepala Dinas, serta pejabat Dinas PU.

    Dari delapan orang itu, lima orang yang sudah berada di KPK, termasuk Supendi saat ini sedang dalam proses pemeriksaan intensif. Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan status dan hukum perkara terhadap delapan orang yang sudah diamankan itu.

    Informasi lebih lanjut akan disampaikan KPK melalui konferensi pers yang belum ditentukan waktunya. "Nanti hasilnya akan disampaikan melalui konferensi pers di KPK," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.