Pengamat Ungkap Privilese Buzzer Istana, Salah Tak Kena UU ITE

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi buzzer. Shutterstock

    Ilustrasi buzzer. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, mengatakan ada ketidakadilan dalam penegakkan hukum terhadap buzzer atau pendengung. Menurutnya buzzer pro pemerintah seolah kebal hukum, karena kalau pun melakukan kesalahan tak dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    “Masalahnya kalau yang di lingkungan Istana boleh salah, tapi yang di luar kalau salah kena UU ITE,” ujar Hendri di diskusi Buzzer dan Ancaman Terhadap Demokrasi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat 10 Oktober 2019.

    Sebetulnya, kata dia, pemerintah boleh saja menggunakan buzzer. Namun tentu dengan catatan digunakan untuk mengabarkan hal yang baik. Hendri menambahkan buzzer menjadi mengganggu ketika ada ketidakadilan yang terjadi. Misalnya informasi yang disampaikan tidak valid dan merugikan pihak lain.

    Sebelumnya Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan angkat bicara soal ini. Ia mengatakan aktivitas buzzer di dunia maya tak melanggar aturan. Meski demikian, Kominfo akan terus memonitor terkait konten yang disebarkan oleh para buzzer.

    "Buzzer tuh boleh, enggak melanggar. Yang melanggar itu kontennya, jadi yang kami awasi kontennya," kata dia di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2019.

    FIKRI ARIGI | EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.