Jokowi Bahas Koalisi, Prabowo: Siap Bantu Pemerintah

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo mengundang Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo mengundang Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membahas sejumlah hal, salah satunya potensi koalisi partai tersebut kepada pemerintahan.

    "Kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi dalam jumpa pers di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat.

    Kendati demikian, Jokowi menjelaskan kemungkinan koalisi partai berlambang kepala burung garuda itu masih belum diputuskan.

    Sementara itu, Prabowo mengatakan pihaknya selalu siap untuk membantu pemerintah.

    "Kalau kami diperlukan, kami siap dan akan memberi gagasan optimal. Kami yakin Indonesia bisa tumbuh 'double digit', kami yakin Indonesia bisa bangkit cepat, kami ingin membantu dan kami siap membantu kalau diperlukan," ujar Prabowo.

    Dia mengatakan partainya selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

    Namun Prabowo juga mengatakan jika pihaknya tidak masuk dalam kabinet Indonesia Kerja, maka akan berlaku sebagai penyeimbang.

    "Kalau umpamanya kami tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai 'check and balances'. Sebagai penyeimbang, kan kita di Indonesia tidak ada oposisi," ungkap Prabowo disambut afirmasi oleh Jokowi.

    Pertemuan kedua tokoh bangsa itu dilakukan selama 1 jam sejak pukul 15:00 WIB.

    Selain itu pembahasan keduanya juga mengenai stabilitas keamanan dan politik guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.