Bukan Perpu KPK, Puskapsi Usul Jokowi Terbitkan Perpu Penangguhan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Banyumas, Jawa Tengah, Senin 23 September 2019. Masa aksi yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Banyumas tersebut memaksa perwakilan DPRD Banyumas untuk ikut menandatangani dan menyampaikan surat penolakan terhadap UU KPK dan pengesahan RUU KUHP ke DPR di Jakarta. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyatakan ada opsi alternatif yang bisa diambil Presiden Joko Widodo selain menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK. Alternatif itu yakni menerbitkan Perpu penangguhan atau penundaan.

Bayu mengatakan perpu penangguhan berfungsi untuk menunda pemberlakuan UU KPK hasil revisi yang mendapat penolakan publik. Ia mengatakan setidaknya pemerintah dapat menunda UU KPK itu diundangkan selama setahun. Dalam proses penundaan itu, kata dia, Jokowi dapat mengajak DPR untuk membahas ulang UU KPK hasil revisi.

“Selama setahun presiden bisa mengajak DPR untuk membahas lagi UU KPK melalui proses legislasi biasa, jangan seperti kemarin yang terburu-buru dan tidak partisipatif,” kata dia dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Oktober 2019.

Bayu mengatakan perpu penangguhan dapat menjadi jalan tengah bagi pro-kontra wacana penerbitan Perpu KPK. Wacana penerbitan Perpu KPK adalah salah satu aspirasi yang disuarakan dalam demo mahasiswa di depan Gedung DPR pada September kemarin. Namun, wacana ini ditolak oleh sebagian besar partai pendukung pemerintah.

Menurut Bayu, perpu penangguhan bisa menjadi solusi terhadap polemik itu. Di satu sisi, KPK dapat bekerja berdasarkan UU KPK sebelum direvisi. Sementara di sisi lain, keinginan publik terpenuhi, dan Jokowi tidak kehilangan wibawa karena menganulir hasil revisi UU KPK yang telah ia setujui.

Ia mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga pernah mengeluarkan dua perpu penangguhan selama menjabat. Perpu penangguhan pertama soal UU penyelesaian hubungan industrial dan UU tentang pengadilan perikanan.

Kedua UU itu, kata dia, ditunda dengan alasan pemerintah belum siap melaksanakan kedua aturan tersebut. “Tanpa desakan publik saja, Presiden SBY saat itu mengeluarkan perpu karena dianggap belum siap,” kata dia.






Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

4 menit lalu

Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

Pembangunan PLTU Batang kerap didemo warga dan aktivis lingkungan. Begini profil dari perencanaan hingga operasi PLTU Batang, Agustus 2022 lalu.


Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

53 menit lalu

Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

Presiden Jokowi mengklaim realisasi penerima bantuan langsung tunai atau BLT BBM sudah hampir rampung.


Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

1 jam lalu

Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

Presiden Jokowi mengatakan cara pandang masyarakat maupun pemerintah terhadap laut harus berubah.


Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

1 jam lalu

Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

Presiden Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat dari Kesultanan Buton menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi yi Nusantara.


Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

1 jam lalu

Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton hari ini. Penyematan gelar itu dilakukan di Benteng Keraton Kesultanan Buton di Baubau


Terancam Penjara Perjuangkan Wakaf Masjid Kebon Sirih, Ketua RW Minta Perlindungan Jokowi

2 jam lalu

Terancam Penjara Perjuangkan Wakaf Masjid Kebon Sirih, Ketua RW Minta Perlindungan Jokowi

Tomy Tampatty Ketua RW 06 06, Kelurahan Kebon Sirih mengirimkan surat ke Presiden Jokowi karena terancam penjara perjuangkan Masjid Kebon Sirih.


Di Baubau, Jokowi Bakal Terima Penganugerahan dari Kesultanan Buton

3 jam lalu

Di Baubau, Jokowi Bakal Terima Penganugerahan dari Kesultanan Buton

Di Baubau, Presiden Jokowi akan melakukan mengunjungi pasar, ke kantor pos, dan selanjutnya ada pemberian penganugerahan Kesultanan Buton


DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

3 jam lalu

DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

DKI Jakarta bersama personel gabungan TNI, Polri, dan komunitas masyarakat melaksanakan gerebek lumpur jadi Top 3 Metro.


Hari Ini, Presiden Jokowi Kunjungi Pabrik Aspal di Buton hingga Bagikan BLT di Sejumlah Pasar

3 jam lalu

Hari Ini, Presiden Jokowi Kunjungi Pabrik Aspal di Buton hingga Bagikan BLT di Sejumlah Pasar

Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kota Baubau, dan Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara untuk meninjau penyaluran BLT


Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

17 jam lalu

Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

Jokowi mengajak dua pembantunya dalam kunjungan ini. Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.