Siap Bersaing Jadi Ketua MPR, Fadel Muhammad Ingin Lobi Megawati

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fadel Muhammad. TEMPO/Tony Hartawan

    Fadel Muhammad. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Senator asal Gorontalo, Fadel Muhammad menyatakan siap bertarung menduduki kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024 usai terpilih sebagai Pimpinan MPR dari unsur DPD RI.

    Fadel mengaku sudah menjadwalkan pertemuan dengan sejumlah partai politik untuk melakukan lobi-lobi, pagi ini. Dia juga akan melobi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk meminta dukungan, partai berlambang banteng itu sudah menyatakan dukungan secara terbuka kepada calon dari Golkar, Bambang Soesatyo.

    "Saya kenal baik dengan Ibu Mega sejak saya menjadi gubernur, menteri, saya dekat dengan beliau. Saya akan konsultasi dengan Ibu Mega selaku pimpinan partai pemenang," ujar dia di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu malam, 2 Oktober 2019.

    Politikus senior Golkar ini juga menyatakan tak gentar jika harus berhadapan dengan Bambang Soesatyo yang berasal dari partai yang sama. Untuk saat ini, Bamsoet adalah calon kuat Ketua MPR yang didukung sejumlah  fraksi.

    Fadel ingin membuat sejarah Ketua MPR RI dari unsur DPD. Dia mengatakan, ada beberapa alasan pimpinan MPR dari unsur DPD layak menjadi Ketua MPR. Salah satunya, dari sisi jumlah, DPD adalah fraksi yang terbesar jumlahnya dibandingkan partai-partai yang lain, yaitu 136 orang anggota.

    Para anggota DPD juga meminta dia berjuang menduduki kursi Ketua MPR untuk melancarkan kerjasama antara DPD dan MPR. "Mereka (anggota DPD) meminta, kalau bisa dana transfer ke daerah juga menjadi bagian dari tanggung jawab dan urusan teman-teman di DPD untuk penguatan daerah," ujar Fadel Muhammad.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.