TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Febri Diansyah menanyakan data yang dimiliki anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar sehingga menyebut lembaga antirasuah itu terkontaminasi kepentingan politik tertentu.
“Mestinya pihak yang mengatakan itu perlu membuktikan dari mana informasi tersebut dia dapatkan,” kata Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.
Febri menerangkan bahwa Agum mestinya bisa lebih berhati-hati ketika menyimpulkan sesuatu. Ia berpendapat seharusnya data yang dikutip berasal dari sumber yang kredibel.
“Kami sayangkan kalau tiba-tiba ada kesimpulan itu."
Menurut Febri, semua proses di KPK dilakukan berdasarkan bukti hukum yang cukup. Proses hukum di KPK dapat diuji baik dalam praperadilan maupun sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. “Sejauh ini tidak ada satupun terdakwa KPK yang divonis bebas,” ucapnya.
Agum menegaskan bahwa Indonesia amat membutuhkan KPK. Tapi yang dibutuhkan adalah lembaga antirasuah yang kredibel dan tidak terkontaminasi kepentingan politik.
"Kita butuh KPK yang betul-betul kredibel, bukan KPK yang menurut berita sudah terkontaminasi kepentingan politik," tuturnya seusai peluncuran buku 'Indonesia Emas Yang Maju, Berdaya Saing, Adil, dan Sejahtera' di Hotel Pullman, Jakarta, hari ini, Rabu, 2 Oktober 2019.
Mantan Gubernur Lemhannas dan Danjen Kopassus TNI AD tersebut pun mengingatkan KPK agar berhati-hati sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Data atau informasi yang KPK terima harus dipastikan betul-betul akurat.
"Ini menyangkut nasib orang."
Sebelumnya, Agum Gumelar mengatakan di tengah polemik UU KPK pesan yang muncul adalah Indonesia membutuhkan KPK. "Kata kuncinya, negeri ini butuh KPK," katanya.
Di sisi lain, dia menjelaskan, KPK harus dijaga agar tak menjadi seperti Operasi Petrus (Penembakan Misterius) di era Orba pada 1982. Petrus awalnya menyasar orang yang memiliki data kejahatan. Tapi belakangan dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.
"Petrus, orang yang didor (ditembak) data kejahatan dan track record-nya jelas. Tapi lama-lama Petrus disalahgunakan (untuk) persaingan bisnis, (atas dasar) ketidaksukaan. Nah, kita cegah jangan demikian di KPK," tutur Agum Gumelar.
