Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usai Bertemu Jokowi, Said Iqbal Usul Menteri dari Serikat Buruh

Reporter

Editor

Purwanto

image-gnews
Presiden KSPI Said Iqbal berbicara kepada wartawan di depan rumah Calon Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Jumat 26 April 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Presiden KSPI Said Iqbal berbicara kepada wartawan di depan rumah Calon Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Jumat 26 April 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengangkat Menteri Ketenagakerjaan yang berasal dari serikat buruh.

"Kami mengusulkan sebaiknya menteri tenaga kerja dari serikat buruh," kata Said usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 30 September 2019.

Mendengar usulan tersebut, Jokowi pun tertawa. Ia mengatakan bahwa usulan calon menteri yang diterimanya cukup banyak. Namun, ia akan menampung usulan Said Iqbal. "Usulan nama banyak sekali. Usulan dari serikat juga baik. Saya kira semuanya kita tampung sebagai sebuah usulan yang baik," ujar Jokowi.

Dalam pertemuan itu, selain Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea juga hadir. Ia dan Said Iqbal menyampaikan sejumlah usulan membangun iklim investasi yang baik dan berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu usulannya adalah membatalkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, pembentukan tim bersama revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan peninjauan ulang kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan kelas III.

"Kami sudah berbicara panjang lebar mengenai revisi UU Ketenagakerjaan, dan Bapak Presiden sudah merespons dengan sangat baik. Mengenai soal PP 78 timnya segera dibentuk," kata Andi Gani.

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Volkswagen Siap-siap Tutup Pabrik di Jerman

15 hari lalu

Volkswagen ID. Buzz di GIIAS 2024. (Foto: Erwan Hartawan)
Volkswagen Siap-siap Tutup Pabrik di Jerman

Kondisi keuangan perusahaan, membuat Volkswagen harus menutup sejumlah pabrik di Jerman.


Pelaku Union Busting Bisa Kena Pidana hingga Denda Rp 500 Juta, Berikut Aturan dan Hak Mendirikan Serikat Pekerja?

16 hari lalu

Suasana diskusi dan peluncuran Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI) dengan tajuk Serikat Pekerja di Era Disrupsi Media di Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Agustus 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Pelaku Union Busting Bisa Kena Pidana hingga Denda Rp 500 Juta, Berikut Aturan dan Hak Mendirikan Serikat Pekerja?

Berikut aturan mendirikan serikat pekerja dan hak bagi pekerja. Perusahaan yang melakukan union busting bisa kena pasal pidana dan denda Rp 500 juta.


Pekerja CNN Indonesia Diduga Kena PHK Setelah Dirikan Serikat, Berikut Aturan Pembentukan Serikat Pekerja

16 hari lalu

Suasana diskusi dan peluncuran Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI) dengan tajuk Serikat Pekerja di Era Disrupsi Media di Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Agustus 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Pekerja CNN Indonesia Diduga Kena PHK Setelah Dirikan Serikat, Berikut Aturan Pembentukan Serikat Pekerja

Pekerja CNN Indonesia terkena union busting. Sembilan orang di antaranya terkena PHK. Bagaimana aturan pembentukan serikat pekerja?


Serikat Buruh Israel Serukan Mogok Kerja Desak Tel Aviv Bebaskan Sandera dalam Keadaan Hidup

17 hari lalu

Demonstran berunjuk rasa menentang pemerintah dan menunjukkan dukungan bagi para sandera yang diculik selama serangan mematikan pada 7 Oktober, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, di Tel Aviv, Israel, 1 September 2024. REUTERS/Florion Goga
Serikat Buruh Israel Serukan Mogok Kerja Desak Tel Aviv Bebaskan Sandera dalam Keadaan Hidup

Serikat buruh Israel menyerukan dilakukan aksi mogok kerja selama satu hari pada Senin, 02 September 2024, sebagai bentuk tekanan ke Tel Aviv


Kabar Baik untuk Karyawan Australia: Kini Berhak Abaikan Email dan Telepon Kantor Setelah Jam Kerja

24 hari lalu

Ilustrasi orang menggunakan smartphone atau handphone. pexels
Kabar Baik untuk Karyawan Australia: Kini Berhak Abaikan Email dan Telepon Kantor Setelah Jam Kerja

Karyawan di Australia, dalam banyak kasus, tidak dapat dihukum karena menolak membaca atau menanggapi kontak dari majikan mereka di luar jam kerja.


Serikat Buruh Gugat ke MK untuk Cabut UU Tapera, Siapa Lagi Tolak Kewajiban Tapera?

42 hari lalu

Kelompok buruh membentangkan spanduk yang mendesak pemerintah segera mencabut peraturan tentang tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Desakan ini disampaikan buruh di pelataran kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Serikat Buruh Gugat ke MK untuk Cabut UU Tapera, Siapa Lagi Tolak Kewajiban Tapera?

Serikat Buruh menggugat MK untuk mencabut UU Tapera. Berbagai pihak lain turut mengungkapkan keberatan terhadap diwajibkannya Tapera.


Bantah PHK Karyawan, PT Pos Indonesia: Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun Alami

8 Juli 2024

Petugas menyortir paket barang yang akan dikirim melalui PT Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pos Bandar Lampung, Lampung, Kamis 13 April 2023. Menurut petugas kantor pos setempat memasuki pekan keempat jelang Lebaran pengiriman paket pos mengalami peningkatan hinga 50 persen lebih dibandingkan hari biasa dan diprediksi terus mengalami kenaikan. ANTARA FOTO/Ardiansyah
Bantah PHK Karyawan, PT Pos Indonesia: Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun Alami

PT Pos Indonesia menyebut tak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan.


Sidang Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Reyna Usman Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 17,6 Miliar

13 Juni 2024

Mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Reyna Usman, diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Reyna Usman Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 17,6 Miliar

JPU KPK menyatakan Reyna Usman telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara korupsi ini.


Aksi Mogok Kerja di Nigeria Ganggu Akses Listrik dan Penerbangan

4 Juni 2024

Suasana pasar di Ibu Kota Lagos, Nigeria, pada 18 Desember 2021. Warga sibuk berbelanja untuk kebutuhan Natal. Sumber: Reuters
Aksi Mogok Kerja di Nigeria Ganggu Akses Listrik dan Penerbangan

Aksi mogok kerja dilakukan setelah Pemerintah Nigeria menolak menyetujui kenaikan UMR buntut naiknya biaya hidup setelah subsidi bahan bakar dicabut


Tolak Iuran Tapera, Serikat Buruh: Kami Tak Punya Rumah Malah Disuruh Bantu Orang Miskin

31 Mei 2024

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.
Tolak Iuran Tapera, Serikat Buruh: Kami Tak Punya Rumah Malah Disuruh Bantu Orang Miskin

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita menolak rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal iuran Tapera.