Pengamat Politik Menilai Jokowi dalam Posisi Sulit soal Perpu KPK

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan sikap tentang demo dan gempa Ambon usai salat Jumat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 27 September 2019. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan sikap tentang demo dan gempa Ambon usai salat Jumat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 27 September 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta-Pengamat politik Boni Hargens menilai posisi Presiden Joko Widodo  sedang sulit karena didesak masyarakat untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) mengenai Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru disahkan. Tapi di sisi lain Presiden juga ditekan partai politik yang tidak setuju dengan Perpu KPK.

    "Siapapun di posisi Pak Jokowi saat ini sangat rumit karena ada dua fakta, yaitu fakta politik dan fakta hukum," kata Boni saat dihubungi Tempo, Sabtu, 28 September 2019.

    Boni menuturkan fakta politiknya saat ini ialah demonstrasi yang meluas. Tekanan publik begitu besar merefleksikan adanya penolakan masyarakat sipil terhadap kehadiran revisi UU KPK maupun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Kepentingan publik ini, kata dia, berhadapan dengan posisi politik Presiden.

    "Mana harus diutamakan? Secara moral harus berpihak pada publik. Tekanan harus direspons. Tapi ini tidak mudah karena Presiden juga didukung partai politik. Apakah partai politik mempertimbangkan suara publik atau tidak?" katanya.

    Sedangkan pada fakta hukum, UU KPK sudah melewati proses pertimbangan Presiden dan disahkan DPR. Menurut Boni, konsekuensi hukum atas penerbitan perpu oleh Jokowi nantinya akan tergantung pada substansi perpu tersebut.

    Jika substansi perpu membatalkan revisi UU KPK atau kembali ke UU KPK yang lama, maka akan terjadi benturan kewenangan legislatif dan eksekutif. Tetapi, jika isi perpu menunda pengesahan atau merevisi kembali UU KPK yang ada dengan mempertimbangkan suasana politik dan tekanan publik, maka Presiden bisa dibenarkan.

    "Silakan perpu keluar dengan substansinya menunda pengesahan UU KPK. Tapi kalau perpu membatalkan akan terjadi konflik antarlembaga," ujarnya.

    Menurut Boni, langkah politik yang harus dikedepankan adalah perlunya pimpinan parpol koalisi duduk bersama Jokowi dan mempertimbangkan solusi yang tepat. Sebab, jika solusinya hanya satu pihak, Boni memperkirakan akan terjadi gesekan dan malah tidak menciptakan stabilitas politik.

    "Memang menurut saya posisi Presiden tidak mudah. Jadi dibutuhkan kesadaran moral dari siapapun lah pihak yang terkait untuk bersama Presiden, satu hati satu pikiran mencoba mengambil langkah yang tepat," kata dia.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.