TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menganggap ada upaya mendelegitimasi gerakan mahasiswa yang menuntut pembatalan pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang bermasalah dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuannya ialah membuat masyarakat antipati dengan gerakan tersebut.
"Menurut saya ada upaya melakukan delegitimasi agar orang tidak mau ikut aksi ini," kata Ketua YLBHI Asfinawati di kantornya, Jakarta, Rabu, 25 September 2019.
Baca Juga:
Selasa lalu, mahasiswa berunjuk rasa ke depan gedung DPR Senayan dengan tuntutan pembatalan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang. Demonstrasi tersebut berujung ricuh.
Asfinawati mengatakan upaya delegitimasi terhadap gerakan mahasiswa dilakukan, salah satunya dengan cara mengaitkan aksi demonstrasi dengan hasil Pemilihan Presiden 2019. Dia mengatakan ada juga upaya deligitimasi dengan menuding bahwa gerakan mahasiswa telah ditunggangi. "Saya mau bilang, di sini tidak ada lagi perdebatan soal pilpres," kata dia.
Asfinawati berharap pemerintah dan DPR dapat lebih terbuka menerima aspirasi masyarakat. Ia berharap pemerintah dan DPR juga dapat menerima kenyataan bahwa ada banyak masyarakat yang kecewa karena merasa haknya direnggut. "Janganlah kemudian menegasikan kesadaran dan keprihatinan masyarakat, karena hak-haknya direbut," kata dia.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Manik Margamahendra juga merasa ada upaya mengucilkan gerakan mahasiswa, dengan cara menuding bahwa gerakan ini ditunggangi pihak tertentu dan bermotif politik.
Ia mengatakan organisasi kemahasiswaan yang ikut dalam rangkaian demonstrasi bergerak secara independen. Dia bilang mereka merasa kecewa dengan permasalahan RUU kontroversial. "Gerakan kami betul-betul gerakan organik yang datang dari masing-masing massa," kata dia.
