Perda Ditolak, Pemprov Jabar Segera Terbitkan Pergub Pesantren

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat berfoto bersama usai membuka Kemah Dakwah Santri Muadalah (KDSM) ke-1 Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Taman Wisata Karangresik, Kota Tasikmalaya pada Senin, 23 September 2019.

INFO NASIONAL — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tetap berkomiten membuat payung hukum pondok pesantren meskipun Raperda Pendidikan Keagamaan (pesantren) ditolak Kementerian Dalam Negeri.

"Keberpihakan kami, kepemimpinan kami dan Kang Emil kepada pesantren harus tetap memiliki legalitas atau payung hukum," kata Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, saat membuka Kemah Dakwah Santri Muadalah (KDSM) ke-1 Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Taman Wisata Karangresik, Kota Tasikmalaya, Senin, 23 September 2019.

KDSM yang digelar 23-25 September 2019 merupakan ajang silaturahmi dan komunikasi di antara sesama pondok pesantren (ponpes). Selain itu, kegiatan kemah juga sebagai sarana evaluasi pesantren Muadalah. Program Muadalah dalam sistem pendidikan pondok pesantren merupakan bentuk penyetaraan ponpes dengan sistem pendidikan formal lainnya.

Uu menjelaskan, pergub pesantren saat ini sudah memasuki tahap penyelesaian. Melalui pergub pesantren, sekitar 10 ribu ponpes di Jawa Barat akan mendapat anggaran dari Pemprov Jabar dengan lebih mudah.

"Pertama, keberpihakan tentang anggaran. Pesantren bisa mendapatkan anggaran. Tidak hanya mereka yang mengajukan proposal, tapi seluruh pondok pesantren. Besar atau tidaknya nanti akan disesuaikan dengan anggaran kami," kata Uu.

Pergub pesantren akan mengatur anggaran seperti biaya operasional para santri dan kiai. Selain itu, aturan ini akan mengatur kewenangan Pemprov Jabar untuk membangun sarana dan prasarana ponpes dalam bentuk hibah.

"Selama ini ponpes minta anggaran lewat proposal, kemudian dananya untuk pembangunan. Nah, melalui pergub ini anggaran yang diberikan kepada pesantren bisa seperti itu (lewat proposal) atau pesantren bisa dibuatkan (sarana dan prasarana) oleh kami lewat lelang, setelah beres kami hibahkan kepada ponpes," kata Uu. (*)






Destinasi Wisata Jarang Dikenal di Indramayu: Hutan Mangrove sampai Pulau Biawak

10 jam lalu

Destinasi Wisata Jarang Dikenal di Indramayu: Hutan Mangrove sampai Pulau Biawak

Tak usah jauh-jauh dari Jabotabek, salah satu kota dengan destinasi wisata indah berada di Indramayu, Jawa Barat, ini beberapa tempat wajib dijelajahi


Catatan Sejarah Paris van Java Menjadi Julukan Kota Bandung

1 hari lalu

Catatan Sejarah Paris van Java Menjadi Julukan Kota Bandung

Julukan Paris van Java untuk Kota Bandung mulai mencuat ketika acara Kongres Internasional Arsitektur Modern di Swiss pada Juni 1928.


Prabowo Bilang Potensi Ridwan Kamil Harus Diperhitungkan

2 hari lalu

Prabowo Bilang Potensi Ridwan Kamil Harus Diperhitungkan

Prabowo beberapa kali menyebut nama Ridwan Kamil. Disambut tepuk tangan peserta yang hadir.


Dua Alat Berat Diturunkan untuk Bersihkan Sisa Material Banjir di Garut

3 hari lalu

Dua Alat Berat Diturunkan untuk Bersihkan Sisa Material Banjir di Garut

Pemprov Jawa Barat menurunkan dua alat berat untuk mempercepat proses membersihkan material sisa banjir di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut


Laporan Tren Pasar: 3 Provinsi Ini Jadi Pencarian Teratas Properti di Luar Jakarta

5 hari lalu

Laporan Tren Pasar: 3 Provinsi Ini Jadi Pencarian Teratas Properti di Luar Jakarta

Laporan tren pasar properti sejalan dengan angka pertumbuhan positif ketiga provinsi dalam periode Januari-Mei 2022.


15 Ribu Koperasi di Jawa Barat Akan Adopsi Teknologi Digital dari GudangAda

6 hari lalu

15 Ribu Koperasi di Jawa Barat Akan Adopsi Teknologi Digital dari GudangAda

GudangAda dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu 15 ribu koperasi untuk memanfaatkan teknologi digital guna mengembangkan bisnis.


Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

6 hari lalu

Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

Heru Hermawanto menyatakan perluasan daratan di Kepulauan Seribu beda dengan reklamasi, yang ditolak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Anies Bikin Pergub, DKI Bisa Perluas Daratan Pulau di Karang Mati atau Pulau Pasir di Kepulauan Seribu

6 hari lalu

Anies Bikin Pergub, DKI Bisa Perluas Daratan Pulau di Karang Mati atau Pulau Pasir di Kepulauan Seribu

Regulasi soal tata ruang Jakarta mengatur tentang pemanfaatan ruang di Kepulauan Seribu. Hal ini tertuang dalam Pergub yang dibuat Anies Baswedan.


Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, Jawa Barat Petakan Kebutuhan SPKLU

7 hari lalu

Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik, Jawa Barat Petakan Kebutuhan SPKLU

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat tengah memetakan kebutuhan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU.


Wagub Pastikan BLT BBM dari Anggaran Pemprov Jawa Barat Hanya untuk Nelayan, Kenapa?

7 hari lalu

Wagub Pastikan BLT BBM dari Anggaran Pemprov Jawa Barat Hanya untuk Nelayan, Kenapa?

Wagub Jabar memastikan BLT dari anggaran provinsi untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM hanya akan diberikan pada nelayan. Ini sebabnya.