Jokowi Lempar Bola Panas Alasan Tak Tunda Revisi UU KPK ke DPR

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 19 September 2019. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi salah satu diantaranya menolak Revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

    Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 19 September 2019. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi salah satu diantaranya menolak Revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sama sekali tak menyinggung soal penundaan perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK). Padahal, ia meminta DPR menunda pengesahan empat rancangan aturan.

    Empat rancangan undang-undang itu adalah RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Minerba. Ia menjelaskan perbedaan sikapnya itu didasari asal usulan undang-undang tersebut.

    Jokowi menyetujui revisi UU KPK lantaran hal itu berdasarkan usul inisiatif DPR. "Yang satu itu inisiatif DPR. Ini empat RUU pemerintah aktif, karena memang disiapkan oleh pemerintah," katanya di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 23 September 2019.

    Mantan gubernur DKI Jakarta ini menuturkan ia ingin empat RUU tersebut ditunda demi menampung aspirasi masyarakat. "Ditunda pengesahannya untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, substansi yang lebih baik sesuai keinginan masyarakat," ujarnya.

    Permohonan penundaan itu sempat Jokowi utarakan saat ia menerima kedatangan para pimpinan DPR, fraksi-fraksi, dan komisi-komisi di Istana Merdeka pagi tadi.

    Kepada perwakilan DPR yang datang, Jokowi berharap empat RUU tadi dibahas kembali oleh DPR periode mendatang. "RUU tersebut saya sampaikan agar sebaiknya masuk ke nanti DPR RI berikutnya," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.