Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda, Fahri Hamzah: Terlambat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi melakukan aksi menolak RUU KUHP di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 16 September 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi melakukan aksi menolak RUU KUHP di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 16 September 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fahri Hamzah menyebut permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar pengesahan RKUHP ditunda sudah terlambat.

    "Sudah terlambat, pengesahan sudah terjadwal," ujar Fahri Hamzah lewat pesan singkat kepada Tempo pada Jumat malam, 20 September 2019.

    Fahri menyebut, DPR sudah memutuskan bahwa rapat paripurna pengesahan RKUHP akan digelar pada Selasa, 24 September 2019. Sekali lagi, Fahri menyebut Jokowi sudah terlambat.

    Hal yang sama diungkapkan oleh anggota Fraksi PKS Nasir Djamil. Menurut dia, pembahasan ke tingkat dua harus dilanjutkan karena sebelumnya sudah disepakati untuk membawa RKUHP ke paripurna.

    Keputusan itu diambil dalam rapat pemerintah bersama Komisi Hukum DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2019. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hadir mewakili pemerintah dalam pengambilan keputusan tersebut.

    "Putusan tingkat satu sudah dilakukan dan tidak ada sinyal bahwa presiden akan menunda pengesahan Revisi KUHP," ujar Nasir saat dihubungi secara terpisah.

    Presiden Jokowi  akhir-akhir  ini dhujani protes  karena mengabaikan aspirasi publik. Dosen Universitas Diponegoro Semarang, Wijayanto, mengatakan, dalam sepanjang era reformasi, baru pada masa Jokowi inilah kaum oligark mendapat kemenangan besar.   

    Tak cuma soal RUU KUHP, lolosnya pembahasan revisi Undang-Undang KPK,  RUU Pemasyarakatan, dan  RUU Pertanahan dianggap sebagai menjadi pintu masuk bagi oligarki untuk menguasai politik Indonesia. Bahkan,  sikap Jokowi juga disorot karena   membiarkan anak-menantu mengincar kursi walikota.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.