Imparsial: Tunda Pengesahan RKUHP, Terbitkan Perpu KPK

Reporter

Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat hak asasi manusia, Imparsial menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Di antaranya pasal penghinaan terhadap Presiden (Pasal 218-220), pasal kejahatan HAM (Pasal 599-600) dan lainnya.

Untuk itu, Direktur Imparsial Al Araf meminta pengesahan RKUHP ditunda untuk menyelamatkan demokrasi dan reformasi hukum saat ini. "Pembahasan RKUHP sebaiknya dibahas oleh anggota DPR terpilih periode 2019-2024." Araf menyampaikannya melalui keterangan tertulis pada Jumat, 20 September 2019.

Selain RKUHP, Imparsial juga menolak revisi UU KPK yang baru disahkan DPR beberapa waktu lalu karena dinilai cacat formil, tidak mematuhi pembentukan perundangan-undangan (UU No.11 Tahun 2012). "Revisi UU KPK cacat formil karena dilakukan tanpa proses yang partisipatif dan tidak termasuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019," ujar Araf.

Pembahasan revisi UU KPK dinilai tergesa-gesa. Padahal, prinsip utama dalam pembuatan perundang-undangan itu harus dilakukan secara transparan dan partisipasif. Secara substansi, UU KPK akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang sudah berjalan. "Oleh karena itu, kami mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Perpu KPK sebagai upaya penyelamatan masa depan pemberantasan korupsi."

Perpu KPK dinilai sangat mungkin dilakukan karena pernah ada preseden hukum dimana Pemerintah pada 2014 pernah menerbitkan Perpu tentang Pilkada yang membatalkan UU Pilkada yang sudah disahkan DPR karena mendapat penolakan dari masyarakat. Perpu KPK tersebut harus membatalkan UU KPK yang baru disahkan oleh DPR dan mengembalikan pengaturan tentang lembaga anti rasuah tersebut kepada aturan hukum sebelumnya.






Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tak Adat Dirampas

3 menit lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tak Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

4 menit lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Massa Buruh dan Peani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

50 menit lalu

Massa Buruh dan Peani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

1 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

2 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

2 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

2 jam lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

3 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

3 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

3 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".