Kawasan Berikat Mandiri Mudahkan Kegiatan Ekspor

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kawasan Berikat Mandiri, langkah pemerintah dorong investasi dan ekspor.

    Kawasan Berikat Mandiri, langkah pemerintah dorong investasi dan ekspor.

    INFO NASIONAL — Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, pemerintah menciptakan kebijakan yang memudahkan sekaligus menstimulus kegiatan ekspor. Bea Cukai membuat terobosan baru dengan meluncurkan Kawasan Berikat Mandiri.

    Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Mardiasmo, mengatakan bahwa Kawasan Berikat Mandiri menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan fasilitas sebelumnya. Bea Cukai menciptakan konsep pengawasan yang tidak menghambat operasional pemasukan dan pengeluaran barang.

    Dijelaskan Mardiasmo, pelayanan rutin dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan penerima fasilitas atas persetujuan Bea Cukai. Pelayanan itu, yakni pemasukan barang yang terdiri dari pengecekan kebenaran sarana pengangkut serta kesesuaian dan keutuhan tanda pengaman, pelepasan tanda pengaman, dan pemantauan pelaksanaan stripping. Kemudian operasional pengeluaran barang yang terdiri dari pemantauan pelaksanaan stuffing barang, pelekatan tanda pengaman, dan pengecekan saat keluar barang termasuk saat ekspor dilakukan secara mandiri.

    Untuk menjaga kepatuhan pengguna jasa, kegiatan mandiri yang dilakukan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat Mandiri harus dilaporkan secara realtime menggunakan aplikasi gate mandiri yang terhubung dengan CEISA Tempat Penimbunan Berikat.

    “Sementara itu, untuk tetap memastikan pengawasan tetap dijalankan, Bea Cukai mengubah sistem pengawasan menjadi berbasis manajemen risiko serta memanfaatkan teknologi dan informasi,” kata Mardiasmo.

    Pengawasan dilakukan pada pemeriksaan fisik dan dokumen melalui random penjaluran dokumen; pemeriksaan sewaktu-waktu untuk menguji kepatuhan perusahaan yang bisa dilakukan terhadap pemberitahuan pabean, IT Inventory, stock opname barang, maupun pengujian kepatuhan lainnya; pemantauan perusahaan secara rutin; evaluasi secara periodik, dan audit kepabeanan dan cukai.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, mengungkapkan bahwa sebanyak 1372 Kawasan Berikat di seluruh Indonesia telah memberikan kontribusi ekonomi yang terdiri dari total ekspor Kawasan Berikat senilai USD 47,12 miliar atau Rp 662 triliun dan total investasi Kawasan Berikat senilai Rp 178,47 triliun. Dari total Kawasan Berikat tersebut telah ditetapkan sebanyak 119 Kawasan Berikat Mandiri. Jumlah ini telah melebihi target yang ditetapkan dalam roadmap 100 Kawasan Berikat.

    Menurut Heru, pada 2020 ditargetkan akan ada 500 Kawasan Berikat Mandiri. Kemudian pada 2021-2022 seluruh Kawasan Berikat dapat menjadi Kawasan Berikat Mandiri.

    Transformasi Kawasan Berikat menjadi Kawasan Berikat Mandiri ditujukan bukan semata untuk mengefisiensikan pengawasan, namun memberikan manfaat terhadap perekonomian. Sebanyak 119 Kawasan Berikat Mandiri tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi sebesar 30 persen, terdiri dari total ekspor Kawasan Berikat Mandiri sebesar USD 6,13 miliar atau Rp 86 triliun yang meningkat Rp 25,8 triliun, dan total investasi Kawasan Berikat Mandiri mencapai Rp 19,6 triliun yang meningkat Rp 5,88 triliun.

    Pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat Mandiri ini dipercaya akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi perusahaan, Kawasan Berikat Mandiri menumbuhkan kepastian dan kecepatan berusaha, layanan pemasukan, dan pengeluaran barang cepat tanpa tergantung keberadaan petugas, dan efisiensi biaya-biaya yang tidak perlu akibat menunggu proses layanan.

    Bagi Bea Cukai, Kawasan Berikat Mandiri akan memberikan manfaat berupa efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia untuk pelayanan dan pengawasan, efisiensi anggaran untuk pelayanan, dan meningkatkan citra Bea Cukai di mata para pelaku usaha. Sementara bagi Indonesia, Kawasan Berikat Mandiri juga akan berkontribusi positif terhadap peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB), dan meningkatkan investasi serta ekspor. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.