Imam Nahrawi Tersangka, Jokowi: Hati-hati Gunakan Anggaran

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) menerima Menpora Imam Nahrawi (tengah) dan Lifter Eko Yuli Irawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 8 November 2018. Eko Yuli berhasil meraih medali emas di nomor 61 kg pada kejuaraan dunia angkat besi di Ashgabat, Turkmenistan. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghormati penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka korupsi oleh KPK. "Saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK. Sudah menjadi tersangka karena urusan dana hibah dengan KONI," kata dia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 19 September 2019.

Jokowi kemudian memperingatkan kepada para menteri yang lain untuk mengelola anggaran negara dengan hati-hati.

"Semuanya hati-hati menggunakan anggaran, gunakan APBN. Karena semuanya diperiksa kepatuhannya perundang-undanganan oleh BPK," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, jika ada penyelewengan dalam penggunaan anggaran maka harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Imam Nahrawi yang merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). KPK menduga selama periode 2014-2018 Imam melalui asistennya, Miftahul Ulum telah menerima Rp 14,7 miliar. Selain itu, Imam juga diduga menerima Rp 11,8 miliar selama 2016-2018. Sehingga total uang yang telah diterima Imam secara keseluruhan berjumlah Rp26,5 miliar.

Imam Nahrawi hari ini menemui Jokowi dan menyerahkan surat pengunduran dirinya. "Jadi sudah disampaikan pada saya surat pengunduran diri dari Menpora," kata Jokowi

Selain Imam, menteri di Kabinet Jokowi yang terjerat KPK adalah mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Pada 24 Agustus, KPK resmi menetapkan Idrus sebagai tersangka setelah memiliki barang bukti permulaan tentang keterlibatan Idrus dalam proyek PLTU Riau.






Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

1 jam lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

1 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

2 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

2 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

2 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

3 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

4 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

6 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

6 jam lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

7 jam lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.