Imam Nahrawi Tersangka, Jokowi: Hati-hati Gunakan Anggaran

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) menerima Menpora Imam Nahrawi (tengah) dan Lifter Eko Yuli Irawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 8 November 2018. Eko Yuli  berhasil meraih medali emas di nomor 61 kg pada kejuaraan dunia angkat besi di Ashgabat, Turkmenistan. ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) menerima Menpora Imam Nahrawi (tengah) dan Lifter Eko Yuli Irawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 8 November 2018. Eko Yuli berhasil meraih medali emas di nomor 61 kg pada kejuaraan dunia angkat besi di Ashgabat, Turkmenistan. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghormati penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka korupsi oleh KPK. "Saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK. Sudah menjadi tersangka karena urusan dana hibah dengan KONI," kata dia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 19 September 2019.

    Jokowi kemudian memperingatkan kepada para menteri yang lain untuk mengelola anggaran negara dengan hati-hati.

    "Semuanya hati-hati menggunakan anggaran, gunakan APBN. Karena semuanya diperiksa kepatuhannya perundang-undanganan oleh BPK," kata Jokowi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, jika ada penyelewengan dalam penggunaan anggaran maka harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

    Imam Nahrawi yang merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). KPK menduga selama periode 2014-2018 Imam melalui asistennya, Miftahul Ulum telah menerima Rp 14,7 miliar. Selain itu, Imam juga diduga menerima Rp 11,8 miliar selama 2016-2018. Sehingga total uang yang telah diterima Imam secara keseluruhan berjumlah Rp26,5 miliar.

    Imam Nahrawi hari ini menemui Jokowi dan menyerahkan surat pengunduran dirinya. "Jadi sudah disampaikan pada saya surat pengunduran diri dari Menpora," kata Jokowi

    Selain Imam, menteri di Kabinet Jokowi yang terjerat KPK adalah mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Pada 24 Agustus, KPK resmi menetapkan Idrus sebagai tersangka setelah memiliki barang bukti permulaan tentang keterlibatan Idrus dalam proyek PLTU Riau.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.