DPR Rampungkan RKUHP, Aliansi Kritik Pembahasan yang Tertutup

Sejumlah mahasiswa melakban mulut mereka saat melakukan aksi tolak RUU KUHP di Silang Monas, Jakarta, 10 Maret 2018. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat untuk Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Taufiqulhadi menyatakan RKUHP sudah rampung dibahas.

Dia mengatakan pembahasan yang dipimpin oleh Ketua Panja RKUHP Mulfachri Harahap ini tuntas Ahad, 15 September 2019 malam. "Pasal-pasal multi tafsir dan memiliki norma yang tidak konsisten dengan pasal-pasal lainnya, sudah tidak ada lagi," kata dia, Senin, 16 September 2019.

Politikus NasDem ini mengatakan hasil Panja itu akan dibawa ke Komisi Hukum untuk mendapatkan pandangan minifraksi. Selanjutnya, RUU KUHP akan disahkan dalam rapat paripurna.

Di sisi lain, Aliansi Nasional Reformasi RKUHP mengkritik DPR dan pemerintah yang terkesan sembunyi-sembunyi dalam melakukan pembahasan RKUHP ini. Aliansi menilai tindakan pemerintah dan DPR yang secara diam-diam menggelar pembahasan tertutup merampungkan RKUHP ini mencederai kepercayaan rakyat.

"RUU KUHP dibahas tanpa transparansi dan legitimasi yang kuat," kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform Anggara melalui pesan singkat, Senin, 16 September 2019.

Anggara mengatakan, masyarakat tak pernah mendapatkan informasi ihwal agenda pembahasan tersebut. Selain dilakukan pada akhir pekan dan di luar Kompleks Parlemen, kegiatan itu juga tak tercantum dalam agenda Komisi Hukum DPR.

"Kami juga tidak dapat mengakses informasi atau dokumen apapun dari hasil rapat tertutup tersebut," kata Anggara.

Anggara mengatakan, pembahasan terbuka terakhir dilakukan oleh pemerintah dan DPR pada 30 Mei 2018. Artinya hampir 1,5 tahun sudah tidak ada pembahasan yang terbuka untuk diakses publik.

Padahal, ujarnya, pembahasan RKUHP yang mengandung begitu banyak pasal kontroversial ini harusnya dilakukan secara terbuka sesuai dengan amanat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."Pengesahannya harus ditunda," kata dia.






Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

5 jam lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Wakil Kepala BPIP Ingatkan Peran Masyarakat dalam RUU KUHP

7 hari lalu

Wakil Kepala BPIP Ingatkan Peran Masyarakat dalam RUU KUHP

RUU KUHP merupakan penal code nasional yang disusun sebagai sebuah simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat.


Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

22 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

27 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.


Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

29 hari lalu

Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

Kemenkumham menegaskan bahwa di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers.


Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

29 hari lalu

Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

Eddy menyadari untuk mensosialisasikan 37 BAB dan 632 Pasal yang termuat dalam RKUHP bukan perkara mudah.


Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

34 hari lalu

Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

Komisi Hukum DPR memuji reformulasi dan daftar inventarisasi masalah yang diajukan Dewan Pers terhadap RKUHP


Jokowi Perintahkan RKUHP Disosialisasikan Lagi, Pemerintah Bakal Turun ke 11 Daerah

35 hari lalu

Jokowi Perintahkan RKUHP Disosialisasikan Lagi, Pemerintah Bakal Turun ke 11 Daerah

Menko Polhukam Mahfud Md membuka acara kick off sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Hotel Ayana Mid Plaza.


Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

35 hari lalu

Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

Aliansi Masyarakat menggelar protes di aca Kick Off Sosialisasi RKUHP


Mahfud Md Sebut RKUHP Relatif Siap untuk Segera Diundangkan

35 hari lalu

Mahfud Md Sebut RKUHP Relatif Siap untuk Segera Diundangkan

Mahfud Md mengatakan, sudah selama 59 tahun Indonesia terus membahas dan merancang RKUHP ini melalui tim yang silih berganti.