Kebakaran Hutan, KLHK Segel 43 Perusahaan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengendara menggunakan masker pelindung pernapasan saat melintas di jalan Pangeran Hidayatullah yang diselimuti kabut asap di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis, 12 September 2019. Kota Banjarmasin kembali diselimuti kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Kalsel sehingga menimbulkan aroma yang menyengat dan menggangu aktivitas warga. ANTARA

    Sejumlah pengendara menggunakan masker pelindung pernapasan saat melintas di jalan Pangeran Hidayatullah yang diselimuti kabut asap di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis, 12 September 2019. Kota Banjarmasin kembali diselimuti kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Kalsel sehingga menimbulkan aroma yang menyengat dan menggangu aktivitas warga. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan telah menyegel 43 perusahaan. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum sehubungan dengan kebakaran hutan dan lahan. "Sampai hari ini ada 42 lokasi perusahaan yang kami lakukan penyegelan dan 1 milik masyarakat," kata Direktur Penegakkan Hukum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani, saat ditemui di Graha BNPB, Jakarta Timur, Sabtu, 14 September 2019.

    Rasio mengatakan lokasi perusahaan-perusahaan ini berada di beberapa provinsi wilayah kebakaran. Di Jambi ada dua perusahaan, di Riau ada 5 perusahaan. Penyegelan paling banyak terdapat di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Tengah.

    Di antara perusahaan-perusahaan itu, ada beberapa perusahaan yang memiliki modal dari luar negeri. Satu perusahaan dari Singapura dan tiga dari Malaysia. "Perusahaan-perusahaan ini sedang dalam proses penyidikan," kata Rasio.

    Rasio mengatakan pengadilan sedang memproses 17 gugatan perdata yang diajukan oleh KLHK. "Total yang sudah berkeputusan tetap dendanya Rp 3,51 triliun. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, untuk penerapaan penegakan hukum multidoor," kata Rasio.

    Tak hanya KLHK yang memiliki otoritas penegakan hukum berdasarkan UU KLHK. Adapun ancaman hukumannya bisa berupa pidana mencapai 12 tahun.

    KLHK juga menempuh upaya pencabutan izin dan gugatan perdata untuk ganti rugi dan biaya pemulihan kebakaran hutan. "Tim kami sedang bekerja hari ini di lapangan, Riau, Kalbar, dan Kalteng."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.