Revisi UU KPK, Pembahasan di Baleg DPR Disebut Dinamis

Editor

Febriyan

Agus Rahardjo, Laode M. Syarief, dan Saut Situmorang memberikan pernyataan ihwal sikap KPK terkait revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 13 September 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat panitia kerja (panja) revisi UU KPK. Rapat yang berlangsung sekitar 3,5 jam itu disebut berlangsung dinamis.

Ketua Panja DPR Revisi UU KPK Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya masih akan membahas masukan-masukan pemerintah yang telah dituangkan dalam daftar inventaris masalah (DIM). Supratman juga berujar pembahasan di tingkat fraksi masih dinamis.

"Kalau fraksi itu dinamis, nanti fraksi akan menjelaskan masing-masing," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.

Meski begitu, dia enggan merinci bagaimana dinamika yang bergulir di internal panja, baik lintas fraksi maupun dengan pemerintah. Supratman mengatakan pembahasan di tingkat panja bersifat rahasia. Dia bahkan tak mau membocorkan berapa poin yang sudah dibahas dalam rapat tersebut.

"Kalau saya menjelaskan hasil di tingkat panja itu berisiko buat saya," kata politikus Partai Gerindra ini.

Salah satu fraksi yang sudah mengemukakan pandangan adalah Partai Gerindra. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya tengah mengkaji dan mempertimbangkan dengan serius untuk menolak revisi UU KPK.

Dasco berujar ada beberapa pasal yang dianggapnya akan melemahkan KPK. Salah satunya, kata dia, adalah pasal ihwal pembentukan dewan pengawas. Dalam suratnya, pemerintah menginginkan dewan pengwas dibentuk oleh presiden melalui panitia seleksi.

Keinginan pemerintah ini berbeda dengan usulan Baleg, yakni pembentukan dewan pengawas oleh DPR. Dasco menilai, klausul ini malah membuka peluang intervensi terhadap KPK di kemudian hari.

"Mungkin dalam masa sekarang tidak ada niatan dari pemerintah untuk mengintervensi KPK, tetapi karena ini UU berlakunya sangat lama, bisa kemudian hal tersebut rentan dipergunakan untuk melemahkan KPK," kata dia.

Supratman enggan mengomentari ihwal pandangan partainya ini. Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto tak menampik bahwa fraksi-fraksi masih berdebat. Seperti Supratman, dia juga menolak menyampaikan perkembangan pembahasan di internal panja.






Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

3 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

5 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

6 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

6 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

7 jam lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

7 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

1 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.