Jokowi Ungkap Usulan Terobosan SP3 KPK

Reporter

Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 September 2019. Pertemuan juga ingin menjadika Papua yang lebih sejahtera dalam bingkai NKRI. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi sasaran kritik karena menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi alias revisi UU KPK bersama DPR.

Rupanya, Jokowi setuju dibentuk Dewan Pengawas KPK dan wewenang penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) sesuai draf revisi UU KPK versi DPR. Dua substansi tersebut dinilai kalangan pegiat antikorupsi sebagai upaya menggembosi wewenang KPK.

Jokowi ternyata memiliki usulan yang berbeda tentang SP3,  berkaitan dengan jangka waktu penerbitannya.

"Jika RUU inisiatif DPR memberi batas waktu 1 tahun, kami minta ditingkatkan menjadi 2 tahun supaya memberikan waktu memadai bagi KPK," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Jumat, 13 September 2019.

Jokowi mengungkapkan alasannya menyetujui wewenang penerbitan SP3 oleh KPK. Dia berbicara didampingi Mensesneg Praktikno.

Menurut dia, penegakkan hukum harus tetap menjunjung prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan epastian hukum. Yang penting, dia berpendapat, ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan atau pun tidak.

Presiden menjelaskan bahwa ia telah mempelajari dan mengikuti secara serius masukan-masukan dari masyarakat, pegiat antikorupsi, dosen, mahasiswa, dan tokoh-tokoh bangsa yang menemuinya.

Jokowi mengungkapkan bahwa UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 sudah berusia 17 tahun. Maka perlu ada penyempurnaan secara terbatas agar pemberantasan korupsi makin efektif.

"Sekali lagi, kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibanding lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," ucap Presiden Jokowi.

Dalam rapat kerja pertama antara pemerintah dan DPR membahas revisi UU KPK tadi malam, Kamis, 12 September 2019, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hadir mewakili pemerintah. Dia pun membacakan tiga pendapat dan pandangan Presiden Jokowi mengenai revisi tersebut.

"Pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR RI," kata Yasonna.






Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

12 menit lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

50 menit lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

1 jam lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

1 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

1 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

1 jam lalu

Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

Pihak Istana Kepresidenan mengganti ponsel milik Sabrila, siswi SMA di Buton Selatan yang ponselnya rusak saat mengejar rombongan Presiden Jokowi.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

2 jam lalu

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

Jokowi menjelaskan saat ini kondisi ekonomi global sedang sulit.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

2 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

2 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

Di negara lain, ucap Sri Mulyani, tidak semua warga bisa menikmati kehidupan yang biasa layaknya orang Indonesia.