Saut Situmorang: Perdebatan Revisi UU KPK Tak Boleh Berhenti

Reporter

Editor

Purwanto

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berorasi saat berlangsung aksi unjuk rasa pegawai KPK di kantor KPK, Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengajak seluruh masyarakat untuk perang pikiran melawan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perihal revisi UU KPK. 

"Jangan pernah berhenti perang pikiran. Ada yang bilang tidak begini-begitu, mereka tidak percaya, kita kirim datanya. Perdebatan tidak boleh berhenti," ujar Saut di kantornya, Jakarta Selatan pada Kamis, 12 September 2019. 

Saut menjelaskan, perang pikiran yang ia maksud adalah adu argumentasi, adu literatur, dan adu pustaka. Karena itu lah ia meminta Komisi Hukum DPR menghentingkan sementara pembahasan revisi UU KPK. Ia meminta agar pihaknya dilibatkan dalam penyusunan naskah akademik revisi UU KPK.

"Kami minta hentikan dulu. Lantik dulu DPR-nya. Mulai dari awal, bentuk dulu naskah akademiknya," ujar Saut.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menilai, seharusnya jika pemerintah dan DPR ingin merevisi peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, harus dilakukan secara berurutan. 

"Kami sangat berharap sebetulnya kalau berpikir lebih jernih, mestinya kan berurutan," ujar Agus. Ia mencontohkan, yang harusnya diselesaikan dulu adalah undang-undang dalam Kitab Undang Hukum Pidana. 

Setelah selesai, kemudian menyentuh hukum acara lalu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sebab, ia melihat, dalam UU Tipikor saat ini pun masih ada kesenjangan.

"Belum menyentuh private sector, perdagangan, memperkaya diri sendiri dengan jasa, asset recovery. Ini mestinya disempurnakan dulu," kata Agus. Baru lah setelah semuanya rampung disempurnakan, pemerintah dan DPR bisa menyentuh UU KPK.

"Kan mengejutkan, langsung lompat ke UU KPK," kata Agus melanjutkan.

 ANDITA RAHMA






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

25 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

Transparansi Internasional Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik satu poin menjadi 38 pada 2021.


Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

10 Desember 2021

Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

Desember ini merupakan 2 tahun kematian Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, yang berunjuk rasa menolak pelemahan KPK. Pelaku tertangkap.


OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

18 November 2021

OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan, pada Pasal 1 butir 19 KUHAP.


Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

24 Oktober 2021

Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

Thomas memaparkan ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Indikator itu memburuk di era Jokowi.


2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

21 Oktober 2021

2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

Jokowi - Ma'ruf di antaranya menjanjikan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Aktivis justru melihat pelemahan KPK.


57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

2 Oktober 2021

57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

Abraham Samad mengatakan 57 pegawai KPK yang dipecat memiliki dedikasi yang tinggi dalam pemberantasan korupsi.


ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

28 September 2021

ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

ICW mengirim surat ke Presiden Jokowi perihal situasi pemberantasan korupsi terkini, khususnya tentang pemberhentian pegawai KPK.


2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

24 September 2021

2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

Revisi UU KPK diwarnai gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang dipelopori BEM seluruh Indonesia, 24 September 2019. Kilas balik peristiwanya


Lima yang Mengubah Wajah KPK Tak Lagi Seperti Dulu

12 September 2021

Lima yang Mengubah Wajah KPK Tak Lagi Seperti Dulu

Peringkat KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat terus menurun. Tak spesial lagi seperti dulu. Semuanya bermula dari revisi UU KPK.


Pakar Hukum UGM Sebut Penindakan dan Pemberantasan Korupsi Terus Menurun

23 Agustus 2021

Pakar Hukum UGM Sebut Penindakan dan Pemberantasan Korupsi Terus Menurun

Pakar hukum UGM mengungkapkan penurunan pemberantasan korupsi tersebut terjadi sejak adanya revisi UU KPK.