Saut Situmorang Minta DPR Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berorasi saat berlangsung aksi unjuk rasa pegawai KPK di kantor KPK, Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berorasi saat berlangsung aksi unjuk rasa pegawai KPK di kantor KPK, Jakarta, Jumat, 6 September 2019. Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta Komisi Hukum DPR menghentingkan sementara pembahasan perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK). 

    Saut meminta DPR melibatkan lembaga antikorupsi ini dalam menyusun naskah akademik.

    "Kami meminta DPR menghentikan dulu pembahasan. Lantik dulu DPR yang baru lalu mulai dari awal, bentuk dulu naskah akademiknya," kata Saut, Kamis, 12 September 2019. 

    Anggota DPR 2014-2019 menyetujui perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Rapat Paripurna pada 5 September 2019, DPR menyepakati revisi UU KPK adalah usul inisiatif dewan.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun telah mengirimkan surat presiden kepada DPR. Artinya, Jokowi setuju revisi UU KPK. Padahal, koalisi masyarakat melihat potensi perubahan aturan ini malah melemahkan lembaga antikorupsi tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.