KPK Sesalkan Pemerintah - DPR Tak Transparan Bahas Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (kedua kiri) didampingi Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Dr. Hafid Abbas (kiri), dan Ketua Panitia Pemilihan Rektor UNJ Prof. Dr. Bedjo Sujanto (kanan) bertumpu tangan bersama seusai pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019. Panitia pemilihan rektor UNJ menggandeng KPK untuk mengawasi tahapan pemilihan rektor UNJ periode 2019-2023 yang sedang berlangsung. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (kedua kiri) didampingi Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Dr. Hafid Abbas (kiri), dan Ketua Panitia Pemilihan Rektor UNJ Prof. Dr. Bedjo Sujanto (kanan) bertumpu tangan bersama seusai pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019. Panitia pemilihan rektor UNJ menggandeng KPK untuk mengawasi tahapan pemilihan rektor UNJ periode 2019-2023 yang sedang berlangsung. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief menyesalkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Indonesia yang seolah-olah menyembunyikan pembahasan revisi UU KPK. Sebab, Syarief menilai, tidak ada sedikitpun transparansi dari DPR dan Pemerintah. "Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia," kata dia melalui pesan teks, Kamis, 12 September 2019.  

    DPR dan Pemerintah, ujar dia, berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan KPK tanpa berkonsultasi. Presiden Joko Widodo sudah menunjuk dua menterinya untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi UU KPK bersama DPR.

    Menurut surat presiden (surpres) bernomor R-42/Pres/09/2019 tentang revisi UU KPK, kedua menteri itu adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin.

    Syarief beserta empat pimpinan lainnya dan wadah pegawai KPK sudah menolak revisi UU KPK. Lembaga antirasuah itu bahkan menyebut sembilan poin dalam revisi UU KPK yang berpotensi melemahkannya. Poin itu antara lain soal independensi yang terancam, pembentukan dewan pengawas, penyadapan yang dibatasi, dan sejumlah kewenangan yang dipangkas.

    KPK, kata Syarief, akan meminta bertemu dengan Pemerintah dan DPR. "Kami tidak mengetahui pasal-pasal mana saja yang akan direvisi," kata dia.

    ANDITA RAHMA | FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.