Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Putri Gus Dur: Kenapa Pengibaran Bintang Kejora Dilarang?

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Alissa Wahid. Dok.TEMPO
Alissa Wahid. Dok.TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sosok Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memang selalu dikenang setiap terjadi konflik di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Nilai-nilai multikulturalisme yang selalu ditunjukkannya, begitu membekas bagi masyarakat minoritas. Begitu pula ketika kisruh tengah memanas di Papua hari-hari ini, almarhum Gus Dur, lagi-lagi terkenang.

Putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid bercerita, ayahandanya itu selalu bisa dengan mudah menyelesaikan segala persoalan dengan pendekatan kemanusiaan. Prinsipnya, selalu bersikap adil dan tidak boleh menindas. Manusia harus ditinggikan martabatnya.

"Makanya, orang Papua mau ngibarin bendera Bintang Kejora, enggak apa-apa, asal di bawah bendera merah putih. Kenapa harus dilarang? Kan merah putih diakui, berarti kan udah enggak ada keinginan (pisah dari NKRI)," ujar Alissa Wahid dalam acara peringatan Harlah Gus Dur di Rumah Pergerakan Gus Dur, Menteng, Jakarta pada Jumat malam, 6 September 2019.

Alissa berharap, pemerintah saat ini dapat menggunakan pendekatan yang sama dengan Gus Dur dalam menyelesaikan konflik di Papua. Jika rakyat Papua marah saat ini, ujar Alissa, pemerintah harusnya mengoreksi diri dan bukan malah menyudutkan masyarakat Papua.

"Tapi kita selalu melihat persoalan dari kepentingan kita sih. Bukan kepentingan mereka. Gus Dur itu dulu bertindak untuk Papua, ya demi Papua, bukan demi Indonesia," ujar Alissa.

Putri bungsu Gus Dur, Inayah Wahid melanjutkan, pemerintah seharusnya mengajak masyarakat Papua berdialog dan menanyakan apa yang mereka butuhkan. "Kalau pemerintah klaim sudah beri semuanya, tanya dulu, mereka butuh itu apa enggak? Jangan kalau tiba-tiba mereka minta pisah terus dibilang separatis," ujar Inayah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Inayah, dialog dengan masyarakat Papua teramat dibutuhkan. "Sebelum kita minta apa-apa kepada mereka, tanya dulu, apakah mereka merasa diperlakukan adil selama ini? Tanyakan apa yang salah dengan hubungan selama ini?" ujar Inayah.

Pendekatan Gus Dur, ujar Inayah, agaknya bisa dicontoh, seperti bagaimana dia mengembalikan identitas masyarakat Papua dan membolehkan pengibaran bendera bintang kejora. Dua hal itu, ujar Inayah, sangat membekas di hati orang Papua.

"Pak Tom Beanal cerita ke saya, padahal dulu sebelumnya, mereka mimpi ada Bintang Kejora malam ini, besoknya sudah ditangkap. Itu baru di dalam mimpi, saja tidak boleh," ujar Inayah mengulang kembali cerita Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme Papua, Tom Beanal.

Anak-anak Gus Dur ini menyatakan siap membantu pemerintah berdialog dengan masyarakat Papua dan Papua Barat demi meredakan konflik. Mereka bahkan sudah terlebih dahulu menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Papua dan Papua Barat, serta sejumlah aktivis guna meredam konflik agar tidak semakin membesar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

45 menit lalu

Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) menunjukkan alat bukti narkoba berupa sabu, narkotika, dan jenis obatan-obatan terlarang di gedung Mabes Polri, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Polres Jayapura Tangkap Ceria yang Jual Sabu di Diaper MamyPoko

Polisi menangkap perempuan berinisial SJ alias Ceria, 43 tahun, karena menjual narkotika jenis sabu.


Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

15 jam lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.


Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

1 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.


Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

4 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

Pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens. Belum ada perkembangan signifikan.


TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

6 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

Kemenko Polhukam sebelumnya menggelar rapat koordinasi untuk membahas situasi terkini di Papua yang juga dihadiri oleh Panglima TNI.


Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

6 hari lalu

TPNPB-OPM klaim serang pasukan TNI-Polri di Titigi, Papua. Dokumentasi TPNPB OPM.
Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

Kemenko Polhukam belum bisa memastikan apakah penyebutan OPM seperti yang dilakukan TNI akan dijadikan keputusan negara.


Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

6 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.


Koops Habema Tembak 2 Anggota TPNPB yang Serang Pos TNI di Nduga Papua

6 hari lalu

Ilustrasi penembakan. Haykakan.top
Koops Habema Tembak 2 Anggota TPNPB yang Serang Pos TNI di Nduga Papua

Koops Habema TNI menembak dua anggota TPNPB di Papua Pegunungan


Polda Papua Belum Tangkap Pembunuh Bripda Oktovianus Buara, TPNPB Klaim Bertanggung Jawab

6 hari lalu

Jenazah Bripda Oktovianus Buara yang ditemukan meninggal akibat dianiaya di Dekai tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa 16 April 2024. (ANTARA/HO/Dok KP3 Bandara Sentani)
Polda Papua Belum Tangkap Pembunuh Bripda Oktovianus Buara, TPNPB Klaim Bertanggung Jawab

Polda Papua belum mampu menangkap pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Dua Oktovianus Buara.


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

7 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.