TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif menganggap pemerintah dan DPR telah berkonspirasi untuk melemahkan lembaganya lewat revisi Undang-Undang KPK. Di satu sisi, kata dia, pemerintah dan DPR selalu bersuara soal penguatan KPK.
"Mereka berkonspirasi melemahkan KPK secara diam-diam," kata Syarif, dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 September 2019.
Syarif mengatakan lembaganya tidak membutuhkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Syarif justru menyindir langkah DPR yang membahas rancangan UU ini secara diam-diam.
"Pembahasan Revisi UU KPK yang secara diam-diam menunjukkan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya," ujar Syarif.
Rapat paripurna DPR hari ini mengesahkan pembahasan RUU KPK. Dalam rancangan itu ada sejumlah poin krusial yang dianggap dapat melemahkan KPK. Di antaranya mengenai perubahan status kepegawaian para pegawai KPK menjadi PNS.
Selain itu juga soal kewenangan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, KPK tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, peralihan pelaporan LHKPN, serta kewenangan KPK untuk menghentikan perkara.
