Jokowi: Cepat Kejar Ketertinggalan, Jangan Lambat

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyapa anggota Paskibraka dalam silaturahmi di Istana Negara, Jakarta, 17 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyapa anggota Paskibraka dalam silaturahmi di Istana Negara, Jakarta, 17 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta -  Presiden Joko Widodo menegaskan kepada semua jajaran kementeriannya dan pemerintah daerah harus bisa bekerja cepat untuk mengejar berbagai ketertinggalan, khususnya pada infrastruktur pembangunan dan pertanahan.

    "Semua unsur pemerintahan yang ada di negara ini harus bisa bekerja cepat dan jangan lambat. Negara yang cepat, akan mengalahkan negara yang lambat, kuncinya di situ, sehingga kita harus bisa memiliki target kerja dan mempercepat semua proses," kata Jokowi saat menyerahkan sertifikat lahan kepada 3.000 masyarakat Kalbar di Pontianak, Kamis.

    Terkait permasalahan lahan masyarakat yang masih banyak belum memiliki sertifikat, Jokowi menargetkan pada tahun 2025 seluruh masyarakat Kalbar sudah memiliki sertifikat atas lahan yang mereka tempati.

    "Saat ini, diseluruh tanah air harusnya lahan yang sudah bersertifikat sebanyak 126 juta, namun sampai tahun 2015 baru selesai 46 juta dan artinya masih kurang 80 juta lahan masyarakat yang belum bersertifikat dimana hal ini dikarenakan setiap tahun BPN hanya mengeluarkan 500 ribu sertifikat dan ini sangat lamban," tuturnya.

    Dengan lambannya proses pengeluaran sertifikat tersebut, lanjutnya, artinya masyarakat Indonesia baru akan bisa memiliki sertifikat pada tahun 160 tahun ke depan.

    "Makanya, saya minta kepada Menteri ATR /BPN untuk bisa bekerja cepat dan saya menargetkan tahun 2025 semua masyarakat Indonesia sudah memiliki sertifikat atas lahan yang mereka tempati dan saya yakin ini bisa karena berbagai target yang kita tetapkan sejauh ini selalu bisa dicapai," katanya.

    Dia menambahkan, jika tidak segera diselesaikan, tanah yang tidak bersertifikat akan menimbulkan konflik lahan antarmasyarakat. Untuk itu, menurutnya, ini menjadi tugas besar dari Menteri ATR/BPN untuk segera menyelesaikan permasalahan sertifikat warga.

    Di tempat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Kepala Badan Pertanahan, Dr. Sofyan A. Djalil mengatakan, dalam pengurusan sertifikat ini, BPN sangat terbantu sekali dengan peran serta dari pemerintah daerah dan Gubernur Kalbar, karena ikut aktif menyukseskan program pertanahan di Kalimantan Barat

    "Makanya, saya yakin target bapak Presiden untuk melakukan sertifikat lahan kepada seluruh masyaralat Indonesia pada tahun 2025 mendatang bisa tercapai," katanya.

    Dia menjelaskan, untuk Kalimantan Barat tahun ini ada dua program pertanahan yang dijalankan, yang pertama PTSL sebanyak 130 ribu bidang kemudian redistribusi lahan sebanyak 130 ribu bidang.

    "Untuk hari ini ada sekitar 3.000 warga penerima dua program tersebut, dimana 1500 masyarakat penerima program PTSL dan 1500 lagi penerima program redistribusi lahan," katanya.

    Sofyan menambahkan, dari 3000 masyarakat penerima psertifikat tersebut, ada 300 bidang tanah transmigran yang sudah disertifikatkan, dimana mereka sudah menempati lahan mereka dari tahun 2007, dan baru tahun ini mereka menerima sertifikat atas lahan yang sudah mereka tempati.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.