Minggu, 22 September 2019

Catatan Hitam dan Merah Capim KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (ketiga kiri bawah) bersama Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto (ketiga kanan bawah) berserta masing-masing jajaran dan 20 peserta tes kesehatan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) berfoto bersama di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. ANTARA

    Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (ketiga kiri bawah) bersama Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto (ketiga kanan bawah) berserta masing-masing jajaran dan 20 peserta tes kesehatan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) berfoto bersama di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyerahkan sepuluh nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin, 2 September 2019.

    Sepuluh nama itu selanjutnya akan diserahkan kepada DPR untuk dipilih menjadi komisioner KPK periode 2019-2023. “Senin jam 3 sore rencananya. Insyallah kami diterima presiden untuk menyerahkan 10 nama tersebut,” kata Ketua Pansel Yenti Ganarsih di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis 29 Agustus 2019.

    Penyerahan sepuluh nama kepada presiden bakal menjadi akhir tugas pansel KPK. Hingga masa akhir tugasnya kinerja pansel terus disoroti sejumlah tokoh dan pegiat korupsi.

    Kritik menguat ketika pansel mengumumkan 20 nama capim yang lolos hingga tahap uji publik dan wawancara.  Dari nama-nama itu ada kandidat yang diduga punya rekam jejak bermasalah.

    Komisi antikorupsi sebenarnya sudah memberikan data rekam jejak 20 kandidat kepada pansel pada saat panitia mengumumkan 20 calon yang lolos ke tahap uji publik. Dalam data yang diperoleh Tempo, nama calon bermasalah diketik berwarna merah, sedangkan mereka yang dinilai lebih baik diketik hitam. Berikut daftarnya:

    TANDA HITAM

    1 Alexander Marwata (Komisioner KPK)
    Catatan: Tidak tegas dan takut dalam perkara tertentu untuk dinaikan statusnya ke penyidikan

    "Harus saya akui dalam beberapa kasus memang saya tidak setuju, Tapi semua ada dasarnya."

    2 Cahyo R.E Wibowo (Karyawan BUMN)
    Catatan: -

    3 Brigadir Jenderal Gracia Sri Handayani (Kabiro Perawatan Personel Staf SDM Polri)
    Catatan: Tak punya pengalaman penyidik tindak pidana korupsi

    4 I Nyoman Wara (Auditor Badan Pemeriksa Keuangan)
    Catatan: -

    5 Jimmy Muhammad Rifai Gani (Penasihat Menteri)
    Catatan: Mengikuti seleksi anggota BPK pada 2019, tapi gagal.

    6 Lili Pintauli Siregar (Eks Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
    Catatan: -

    7 Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen)
    Catatan: -

    8 Nawawi Pamolango (Hakim)
    Catatan: Memvonis bekas hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar 8 tahun penjara dalam kasus uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan

    9 Neneng Euis Fatimah (Dosen)
    Catatan: -

    10 Roby Arya Brata (PNS Sekretariat Kabinet)
    Catatan: -

    11 Sigit Danang Joyo (PNS Kemenkeu)
    Catatan: Saat di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan banyak ikut memecahkan masalah di kementerian.

    12 Sujanarko (Pegawai KPK)
    Catatan: -

    13 Supardi (Koordinator pada Jampidsus)
    Catatan: -


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.