Referendum Papua, Mahfud MD Berpendapat...

Mantan hakim MK, Mahfud MD, ditemui di Kantor BPIP, Jakarta, 20 Juni 2019. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Surakarta -- Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak perlu menanggapi usulan referendum untuk kemerdekaan Papua.

Menurut Mahfud, yang juga bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, pemerintah memiliki kedaulatan penuh untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

"Jadi tidak boleh (ada referendum)," katanya kepada Tempo di Kota Surakarta, Jawa Tengah, hari ini, Sabtu, 31 Agustus 2019.

Insiden persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 berbuntut demonstrasi berujung rusuh di Ppua dan Papua Barat sejak 19 Agustus 2019. Lantas muncul wacana referendum untuk Papua lepas dari NKRI.

Mahfud menuturkan terdapat aturan hukum baik nasional maupun internasional yang menjadi alasan mengapa pemerintah tak perlu menggubris wacana referendum Papua.

Dalam konvensi internasional di bidang hak politik dan hak sipil, dia meneruskan, sebuah negara yang berkuasa secara sah boleh melakukan langkah apapun untuk mempertahankan wilayah tersebut. "Termasuk langkah militer."

Mahfud menjelaskan bahwa Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Dalam hukum Indonesia tidak mengenal referendum untuk penentuan nasib sendiri dari daerah yang sudah dikuasai," tuturnya.

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Undang-undang itu ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

AHMAD RAFIQ






OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

1 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

3 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Ukraina Desak Dunia Mengutuk Rusia atas Referendum 4 Wilayah

1 hari lalu

Ukraina Desak Dunia Mengutuk Rusia atas Referendum 4 Wilayah

Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut tindakan tersebut sangat melanggar konstitusi dan hukum Ukraina, serta norma hukum internasional dan kewajiban internasional Rusia.


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

1 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Rusia Umumkan Referendum Dimenangkan pro-Moskow

1 hari lalu

Rusia Umumkan Referendum Dimenangkan pro-Moskow

Rusia mengklaim hasil referendum di empat wilayah Ukraina yang mereka duduki, dimenangkan pendukung pro-Moskow


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

1 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Top 3 Dunia : Referendum di 4 Provinsi di Ukraina Digelar di Tengah Perang

1 hari lalu

Top 3 Dunia : Referendum di 4 Provinsi di Ukraina Digelar di Tengah Perang

Top 3 dunia pada 27 September 2022, di urutan pertama berita tentang referendum di empat provinsi di Ukraina yang dikuasai oleh Rusia


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

1 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Referendum Jelang Berakhir, Pertempuran Rusia Ukraina Makin Sengit

2 hari lalu

Referendum Jelang Berakhir, Pertempuran Rusia Ukraina Makin Sengit

Pasukan Ukraina dan Rusia terkunci dalam pertempuran sengit di berbagai bagian Ukraina pada Selasa di hari terakhir referendum pencaplokan Moskow.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati